Anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi Dipecat PSI

IDN Times telah berusaha mengkonfirmasi kepada Isyana mengenai kabar Viani dipecat terkait penggelembungan dana reses dan kasus pelanggaran larangan ganjil genap beberapa waktu lalu. Namun Isyana masih enggan menjawab hingga artikel ini dimuat.

Meski begitu, Isyana menegaskan keputusan tersebut dibuat setelah melalui proses panjang berupa evaluasi dan penilaian berjenjang, mulai dari DPW PSI DKI Jakarta, Direktorat Pembinaan Fraksi dan Anggota Legislatif PSI, Tim Pencari Fakta (TPF), dan terakhir DPP PSI.

“TPF juga telah memanggil secara resmi Viani Limardi. Dalam sesi tersebut, yang bersangkutan diberi kesempatan luas untuk menyampaikan jawaban dan sanggahan atas pertanyaan TPF,” kata Isyana.

Dari hasil evaluasi tersebut, Viani dinyatakan tidak lagi sejalan dengan visi-misi partai dan terbukti melanggar AD/ART Partai, tepatnya Anggaran Rumah Tangga Pasal 5 tentang kewajiban anggota: yakni patuh dan setia kepada garis perjuangan, AD/ART serta keputusan-keputusan Partai. 

“Selanjutnya, kami mengambil keputusan memberhentikan Viani dari keanggotaan partai. Langkah ini terpaksa kami lakukan dalam rangka menegakkan garis perjuangan partai. Karena sudah bukan anggota PSI, Sis Viani otomatis tidak bisa lagi menjadi anggota DPRD mewakili Partai Solidaritas Indonesia,” katanya.

Sembari menunggu Surat Keputusan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai pemberhentian Anggota DPRD, PSI pun bakal bersurat kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta. Isyana mengatakan hal itu merupakan prosedur yang harus dijalani.

“Berdasarkan UU MD3, terkait pemberhentian sebagai anggota DPRD, DKI Jakarta, perlu ada keputusan dari Mendagri. Namun sampai terbitnya keputusan tersebut, sejak surat DPP PSI dikeluarkan pada Sabtu 25 September 2021,  Viani sudah bukan lagi bagian dari keluarga besar PSI. Segala tindakan Viani setelahnya tidak terkait lagi dengan PSI,” ujar Isyana.

Bagi PSI, yang terpenting adalah memastikan nilai-nilai PSI terus terawat dan dipraktikkan. Mulai dari solidaritas, kesetaraan, dan anti-korupsi wajib dijalankan secara konsisten oleh semua kader.

“Menjadi anggota DPRD adalah tanggung jawab, bukan privilege yang tidak dapat dievaluasi Selama ini, kepada seluruh aleg, kami tak pernah meminta hal-hal seperti pemotongan gaji dan uangnya disetor ke partai. Kami hanya meminta mereka hadir dan kerja untuk rakyat,” kata Isyana.

Viani Limardi tak terima dengan pemecatan ini. Bahkan ia berencana menggugat PSI Rp1 triliun karena partai yang membesarkannya itu dianggap telah memfitnah dirinya terkait penggelembungan dana reses DPRD DKI pada periode Maret 2021.

"Saya tidak akan tinggal diam dan saya akan melawan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan," ucap Viani.

Viani mengatakan selama menjabat sebagai kader, ia kerap dilarang bicara. Termasuk ketika dirinya menjadi sorotan lantaran melanggar ganjil genap di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

"Selama ini saya dilarang bicara, bahkan tidak diberikan kesempatan untuk klarifikasi seperti pada kejadian ganjil genap yang mengatakan bahwa saya ribut dengan petugas," katanya.

Menurut anggota Komisi D DPRD DKI ini dirinya tidak dimintai penjelasannya ketika hal tersebut. Justru saat itu PSI malah langsung meminta untuk meminta maaf.

"Saya harus minta maaf untuk sesuatu yang menurut saya tidak benar dan tidak saya lakukan," kata Viani.