Anies-Cak Imin Segera Deklarasi, Demokrat: Bukan Lagi Urusan Kami!
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, Andi Mallarangeng, ogah mengomentari rencana deklarasi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk maju dalam Pemilu 2024. Andi menyebut, peristiwa itu sudah bukan lagi menjadi urusan Partai Demokrat.
Kabar soal deklarasi Anies-Cak Imin kian menyeruak. Muncul rumor deklarasi pasangan ini bakal digelar di Surabaya pada Sabtu (2/9/2023).
"Itu bukan urusan kami lagi. Kan bukan menjadi urusan kami lagi," kata Andi usai memberikan keterangaan pers di Cikeas bahwa Partai Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pada Jumat (1/9/2023).
Ia pun mengatakan bahwa hingga saat ini tidak ada lagi komunikasi antara Anies, Partai NasDem dengan Partai Demokrat.
"Sampai sekarang gak ada (komunikasi). Partai NasDem juga gak ada (komunikasi)," kata dia.
Di sisi lain, pria yang pernah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga itu menyebut bukan mereka yang meninggalkan KPP. Justru, dalam pandangan Andi, Demokrat yang ditinggalkan Anies dan Partai NasDem.
"Bukan kami yang meninggalkan, melainkan kami yang ditinggalkan. Jadi, untuk apa kami yang pamit? Kemudian dilakukan pertemuan secara diam-diam pertemuan politik, kesepakatan dan koalisi baru," ujarnya lagi.
Sementara, di kubu DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga melakukan rapat gabungan di Surabaya, Jawa Timur pada hari ini. Hasilnya, PKB resmi mengusung pasangan Anies-Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024.
"Diputuskan bahwa kami menerima dan akan menindak lanjuti lamaran Partai NasDem kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin Iskandar untuk bersama-sama maju dalam pilpres 2024 dengan Anies Rasyid Baswedan. Jadi, keputusannya adalah kami menerima dengan baik tawaran Partai NasDem untuk memasangkan duet pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies bersama Gus Muhaimin," kata Sekeretaris Jenderal DPP PKB, Hasanuddin Wahid usai rapat pleno.
Rapat itu melibatkan dewan syuro, pengurus harian DPP PKB, lembaga dan badan otonom, DPW PKB dan anggota fraksi PKB.
