Arsul Sani: DPR Sudah Pilih Lima Pimpinan Baru KPK hari Jumat

11 Sep 2019, 09:00 WIB

Dok. Biro Humas KPK

Jakarta, IDN Times - Walau sudah memasuki penghujung masa kerja, tapi anggota Komisi III DPR berambisi untuk tetap memilih pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka dikritik oleh elemen masyarakat sipil gara-gara dinilai tidak etis sudah pernah melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap pimpinan jilid IV, namun ngotot untuk tetap bisa menyeleksi nahkoda periode 2019-2023. Padahal, ketika pimpinan baru dipilih nanti tidak akan bekerja sama dengan anggota DPR periode 2015-2019.

Tetapi, kritik itu tak digubris. Mereka tetap melaksanakan proses seleksi capim sesuai agenda. Seperti pada hari ini, anggota DPR melakukan wawancara uji kepatutan dan kelayakan. Proses itu dimulai pukul 10:00 WIB dan berlangsung selama dua hari.

Lalu, kapan kira-kira lima pimpinan KPK yang baru akan dipilih oleh anggota DPR?

1. Anggota Komisi III langsung memilih pimpinan baru KPK paling lambat hari Jumat

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Kepada IDN Times, Arsul mengatakan lima pimpinan KPK yang baru akan dipilih pada pekan ini. Rupanya, anggota DPR sudah tidak mau lagi menunggu lama dan berdiskusi sambil mendengarkan masukan dari publik.

"Ya, rencananya pada Kamis malam, begitu selesai fit and proper test, kami langsung pilih (pimpinan baru). Jadi, kalau gak Kamis malam (dipilihnya) ya Jumat pagi," kata Arsul melalui pesan pendek pada Senin (9/9).

Proses pemilihan yang begitu cepat dinilai oleh sebagian pihak janggal. Apalagi ketika terpilih pimpinan baru, pimpinan KPK jilid IV masih tetap menjabat hingga bulan Desember mendatang. Pimpinan baru akan dilantik oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada (21/12) mendatang.

2. Capim Firli Bahuri sudah optimistis terpilih sebagai pimpinan KPK

(Capim Firli Bahuri) IDN Times/Santi Dewi

Salah satu yang menjadi sorotan dalam proses seleksi capim KPK adalah Irjen (Pol) Firli Bahuri. Pria yang kini menjadi Kapolda Sumatera Selatan itu, disorot karena memiliki rekam jejak kelam, namun tetap lolos dan melaju hingga ke tahap fit and proper test.

Ketika ditanya oleh media pada Senin kemarin, Firli tak sengaja menyebut akan menjawab semua pertanyaan publik setelah ia terpilih menjadi komisioner atau ketua KPK.

"Mohon maaf saya tidak ada kewenangan untuk menanggapi itu. Nanti kalau saya sudah (jadi) ketua atau Komisioner KPK baru ya. Sekarang kan masih calon kita," tutur dia.

3. Pegawai KPK sudah menolak apabila Firli yang terpilih jadi pimpinan baru

(Ketua KPK Firli Bahuri) IDN Times/Santi Dewi

Begitu mendengar Firli akan masuk kembali ke KPK membuat resah para pegawai komisi antirasuah. Bahkan, mereka sampai meneken petisi untuk menolak masuk capim KPK yang memiliki rekam jejak bermasalah.

Petisi yang diinisiasi oleh Wadah Pegawai (WP) itu diklaim telah menghasilkan tanda tangan dari 1.000 karyawan.

"Sampai hari ini, telah sekitar 1.000 pegawai mendatangani petisi ini dari sekitar 1.500 pegawai KPK. Sedangkan pegawai yang belum tanda tangan bukan tidak ingin tanda tangan, mereka masih bertugas di luar Jakarta baik dalam maupun luar negeri," ujar Ketua WP KPK, Yudi Purnomo melalui keterangan tertulis pada (2/9).

Penolakan paling keras apabila Firli kembali ke KPK datang dari salah satu penasihat, Muhammad Tsani Annafari. Ia bahkan mengancam akan mundur apabila petinggi Polri itu masuk lagi ke komisi antirasuah.

"Bila orang-orang bermasalah yang terpilih sebagai komisioner KPK, Insyaallah saya akan mengundurkan diri sebagai penasihat KPK sebelum mereka dilantik," ujar Tsani seperti dikutip dari kantor berita Antara pada Minggu (25/8).

Kepada media, Tsani mengaku secara blak-blakan pernah ikut memeriksa bukti-bukti pelanggaran etik calon yang bersangkutan. Ia yakin capim KPK tersebut pernah melakukan pelanggaran kode etik.

"Saya sebagai orang yang pernah memeriksa langsung bukti-bukti pelanggaran etik tersebut bersama internal KPK menyaksikan dan meyakini bukti-bukti tersebut nyata," kata Tsani.

Tsani menilai masa depan KPK akan terancam apabila dipimpin oleh capim yang pernah melakukan pelanggaran kode etik.