Babinsa Digaji Rp900 Ribu, DPR: Beban Tugas dan Gaji Harus Seimbang

Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan tugasnya, banyak Babinsa yang harus menjangkau wilayah binaan dengan cakupan luas, termasuk daerah dengan keterbatasan infrastruktur maupun kondisi geografis yang menantang.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut adanya dukungan seimbang antara beban tugas yang dijalankan dengan fasilitas operasional dan kesejahteraan yang diterima oleh prajurit di tingkat bawah.

“Saya melihat bahwa persoalannya bukan semata-mata mengenai angka tunjangan, tetapi bagaimana negara memastikan prajurit yang berada di garis terdepan pelaksanaan tugas teritorial memiliki dukungan yang memadai agar tugas dapat berjalan secara optimal,” katanya.

Yudha menilai, dukungan operasional bagi personel di lapangan perlu dievaluasi secara berkala. Menurutnya, terdapat kondisi di mana tunjangan operasional yang diterima personel tingkat bawah.

Menurut dia, gaji Rp900 ribu per bulan yang diterima Babinsa masih perlu disesuaikan dengan tantangan wilayah, luas jangkauan binaan, serta kebutuhan operasional yang terus berkembang.

“Wilayah jangkau mereka cukup luas dan tugasnya juga berat. Ada personel yang setiap hari harus hadir langsung di tengah masyarakat dengan kondisi wilayah yang berbeda-beda. Karena itu, perlu ada perhatian yang lebih proporsional terhadap dukungan yang mereka terima,” ujarnya.

Yudha mengatakan, dalam kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Kodam XV/Pattimura ditemukan tantangan serupa, khususnya pada wilayah kepulauan dengan tingkat mobilitas tinggi dan biaya operasional yang relatif besar. Kondisi geografis seperti Maluku dan Maluku Utara dinilai memberikan tantangan tersendiri bagi personel yang bertugas di lapangan.

Ia menilai karakteristik wilayah penugasan juga perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan kesejahteraan prajurit. Menurutnya, pendekatan yang bersifat seragam belum tentu mampu menjawab kebutuhan di setiap daerah yang memiliki tantangan berbeda.

“Setiap wilayah memiliki karakteristik tersendiri. Ada wilayah dengan cakupan geografis luas, ada yang berbentuk kepulauan, ada juga yang memiliki tingkat biaya hidup relatif tinggi. Karena itu, kebijakan dukungan operasional maupun kesejahteraan perlu mempertimbangkan kondisi objektif di lapangan,” kata dia.

Dalam perspektif pertahanan modern, lanjut Yudha, kekuatan pertahanan tidak hanya ditentukan oleh alutsista maupun sistem persenjataan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia yang menjalankan fungsi pertahanan negara hingga level paling bawah.

“Kita sering berbicara mengenai penguatan sistem pertahanan negara, tetapi di saat yang sama perlu dipahami bahwa keberhasilan sistem tersebut juga ditopang oleh personel yang menjalankan tugas langsung di tengah masyarakat. Karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan personel harus dipandang sebagai bagian dari investasi terhadap efektivitas pertahanan nasional,” tutur Yudha.