Bahas UU PIP di DPR, Muhsin Ahmad: BPIP Jangan Diisi Pejabat Politik

11 Sep 2025, 13:44 WIB

Mantan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Depok, Jawa Barat, Habib Muhsin Ahmad Al Attas diundang ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk membahas RUU Pembinaan Ideologi Pancasila. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Dorong BPIP diperkuat secara kelembagaan, agar keputusannya dapat mengikat dan menegur lembaga lain yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila.
Harap ada transformasi besar bagi BPIP untuk perbaikan ke depan, memberikan pembinaan langsung ke sekolah-sekolah dan universitas.
Pejabat di BPIP harus diseleksi ketat dan menjalani revitalisasi menyeluruh secara kelembagaan, dipilih orang-orang dengan rasa kebatinan yang sama dengan para pendiri bangsa.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Tokoh Agama sekaligus Mantan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Depok, Jawa Barat, Muhsin Ahmad Al Attas diundang ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Ia meminta undang-undang bisa memperkuat posisi Pancasila sebagai ideologi yang dirancang para pendiri bangsa. Muhsin berharap pejabat yang duduk di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan orang yang bisa mengikuti suasana kebatinan para pendiri bangsa.

"Bukan jabatan politik, tapi orang yang punya care, perhatian terhadap keperhatinan bangsa yang sudah semakin kebelangsak ini," kata Habib Muhsin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

1. Dorong BPIP diperkuat secara kelembagaan

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama BPIP, KPU, dan Bawaslu (10/9/2024) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Muhsin juga mendorong agar BPIP secara kelembagaan dapat diperkuat sehingga keputusannya dapat mengikat. Ia juga ingin BPIP bisa menegur lembaga lain yang sudah melenceng dari nilai-nilai Pancasila.

Ia lantas membandingkannya dengan Mahkamah Konstitusi (MK), yang keputusannya bersifat final and binding. BPIP harus punya wibawa sebagai lembaga yang penjaga nilai pancasila.

"Tapi secara moral, BPIP harus punya wibawa. Yang punya-punya daya kontrol. Untuk menegur, untuk mengikatkan bahwasannya lembaga ini sudah melenceng. Karena melenceng dari Pancasila, melenceng dari UD45, begitu," kata Muhsin.

2. Harap ada transformasi besar bagi BPIP

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Menurut dia, transformasi seperti ini bisa menjadi kekuatan untuk perbaikan BPIP ke depan. Dengan demikian, ketika ada institusi yang mulai keluar dari jalur Pancaila, bisa dikembalikan lagi ke jalur yang benar.

Menurutnya, transformasi penting untuk diperhatikan. Dia meyakini tingkat kerukunan di masyarakat akar rumput sudah baik. Ia juga berharap, BPIP bisa memberikan pembinaan ke sekolah-sekolah dan universitas.

"Masalah Bhinneka Tunggal Ika, ini kita sudah masya Allah luar biasa tinggal penguatan-penguatan. Saya setuju kalau BPIP ini memang programnya itu benar-benar ada pembinaan langsung ke sekolah-sekolah, ke universitas," kata dia.

3. Pejabat di BPIP harus diseleksi ketat

Baleg DPR RI gelar rapat kerja evaluasi prolegnas. (IDN Times/Amir Faisol)

Terakhir, ia juga mendorong agar para pejabat yang akan duduk di BPIP harus menjalani seleksi ketat. Ia pun berharap adanya revitalisasi menyeluruh secara kelembagaan.

"Saya kira BPIP ini perlu direvitalisasi. Dipilih yang duduk di situ adalah orang-orang dan tokoh-tokoh yang punya rasa kebatinan yang sama dengan para pendiri bangsa," kata dia.

"Ini harus kita perhatikan, tanpa itu sulit, ya kan. Jadi kalau cuma sekadar ini perlu mereka dana partai politik, perlu ada jabatan politik, taruh BPIP, dikasih kesempatan kursi, jangan begitu. Tapi orang-orang berseleksi," sambungnya.