Bakom Klaim Prabowo Sejalan dengan Aspirasi Masyarakat soal Perampasan Aset

Dalam kesempatan itu, Qodari menyebut, Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, juga sudah mendapat instruksi dari Presiden Prabowo untuk memproses Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

"Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi kita semua kawan-kawan harus tahu dan menyadari bahwa ini statusnya undang-undang sebagai inisiatif DPR," kata dia.

Menurutnya, pembahasan RUU itu masih berlangsung di DPR. Oleh karena itu, pemerintah masih menunggu keputusan di DPR RI.

Jadi bolanya sekarang ada di DPR dan saya membaca juga Ibu Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR mengatakan ada tenggat pada bulan Desember tahun ini harus selesai. Jadi kita tunggu perkembangannya karena nanti kan pasti ada pembicaraan dengan pemerintah, ya, akan membuat daftar inventaris masalah dan seterusnya," ucap dia.

Qodari menyampaikan, ada empat pola dalam penyusunan RUU Perampasan Aset yang diambil dari berbagai negara. Menurutnya, RUU Perampasan Aset juga tidak hanya digunakan untuk kasus korupsi di lingkungan pemerintahan saja.

"Jadi, ada empat model atau ada empat pola tuh dari berbagai negara di dunia mengenai sistem perampasan aset ini. Dan perampasan aset ini tidak hanya bicara masalah korupsi di pemerintahan, tapi juga berbicara mengenai kasus-kasus kriminal yang terjadi di masyarakat," ujar dia.

"Misalnya ada penipuan terkait dengan travel umrah, travel haji, berkaitan dengan investasi, berkaitan dengan asuransi. Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan," sambungnya.

Oleh karena itu, kata Qodari, perlu ada waktu dalam proses penyusunan RUU Perampasan Aset. Sehingga, ketika sudah ditetapkan, bisa digunakan sebagai landasan hukum yang baik.