Balas Sri Mulyani, Pimpinan DPRD DKI: Semua Daerah Juga Kurang Dana

09 Mei 2020, 11:20 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (IDN Times/Shemi)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tidak sanggup memberikan bantuan sosial (bansos).

Pada masa pandemi virus corona atau COVID-19, menurut Zita, semua daerah pasti mengalami kekurangan dana untuk penanganan dan memenuhi kebutuhan warga.

"Saya kira semua daerah juga tidak cukup itu uangnya, tapi yang disebut cuma DKI Jakarta. Kalau DKI dapat solusi, tentunya daerah lain juga dapat solusi dari pemerintah pusat," kata politikus PAN itu lewat keterangan tertulis, Jumat (8/5).

1. Kondisi ekonomi DKI sedang alami penurunan

Ilustrasi perekonomian Indonesia diserang virus corona (IDN Times/Arief Rahmat)

Zita mengatakan bahwa saat ini, kondisi pemasukan DKI Jakarta mengalami penurunan. Maka dari itu, Pemprov DKI perlu melakukan perhitungan yang tepat untuk menghadapi hal ini. Zita menilai, tidak salah jika pemprov meminta bantuan kepada pemerintah pusat.

"Pemerintah pusat punya instrumen lebih banyak untuk datangkan uang, dibandingkan Pemprov. Mestinya, dana penyelesaian wabah ini bisa lebih dari 2.5 persen PDB, negara lain ada yang 10 persen-20 persen," ujarnya.

2. DPRD meminta Menkeu memberikan saran yang konstruktif bagi Anies

Default Image IDN

Dia berharap agar ada saran yang secara konstruktif bisa diberikan oleh Sri Mulyani, agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa menjalankannya. Dia berharap PemprovDKI segera menemukan solusi di tengah kondisi ini.

"Kami di DPRD masih ngantor terus tiap hari, siap selalu diajak diskusi. Kalau mau salah menyalahkan, artinya kita tidak sensitif sama situasi masyarakat. Yang jelas, perubahan APBD sedang intensif kami bahas."

3. Sri Mulyani ungkap soal ketidaksiapan DKI Jakarta berikan bansos

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa Pemprov DKI Jakarta meminta bantuan pemerintah pusat. Bantuan ini dimaksudkan untuk menalangi dana bansos karena DKI Jakarta tidak memiliki anggaran .

"Kami dapat laporan, dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang covering terhadap 1,1 juta warga," ujar Sri Mulyani, Rabu (6/5).

Padahal, menurut dia, pihak pemprov pernah mengaku sanggup berbagi dengan pemerintah pusat dalam hal pemberian bansos. "Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," ujarnya.