Banding Nadiem Makarim Soroti Dugaan Etik Hakim dan Bukti Krusial

Pengacara Nadiem lainnya, Dodi S. Abdulkadir, mengatakan, banding menjadi kesempatan untuk memastikan seluruh fakta persidangan dipertimbangkan dalam putusan.

"Banding menjadi mekanisme untuk memastikan tidak ada fakta, alat bukti, maupun keterangan saksi yang terlewat atau belum dipertimbangkan secara utuh. Kami berharap Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memeriksa perkara ini secara menyeluruh sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebenaran materiil dan rasa keadilan," kata dia.

Tim penasihat hukum mengatakan, putusan tingkat pertama perlu diuji kembali karena dinilai mengabaikan sejumlah fakta, alat bukti, serta keterangan saksi dan ahli. Mereka juga mempertanyakan dasar penghitungan kerugian negara oleh BPKP yang dinilai tidak layak dijadikan dasar menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara.

Dalam memori banding, kuasa hukum meminta Pengadilan Tinggi memeriksa kembali saksi dari GoTo terkait struktur kepemilikan saham, LKPP mengenai mekanisme surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), para vendor Chromebook terkait pembentukan harga, serta menghadirkan ahli akuntansi forensik dan hukum pidana.

Tim penasihat hukum juga meminta majelis hakim memeriksa dua bukti yang dinilai krusial, yakni SPTJM dan harga pokok produksi (HPP) perusahaan produsen Chromebook. Kedua dokumen tersebut dinilai relevan untuk menguji kembali dasar penghitungan kerugian negara.

Menurut tim kuasa hukum, berkas perkara yang menjadi dasar pemeriksaan banding belum memuat seluruh fakta yang terungkap di persidangan, termasuk sejumlah alat bukti penting, laporan hasil audit BPKP, dan keterangan beberapa saksi dalam berita acara persidangan. Mereka berharap pemeriksaan di tingkat banding dapat memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap pokok perkara.

Mantan Mendkibud Nadiem Makarim terjerat kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Pada persidangan tingkat pertama, Nadiem divonis bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara 10 tahun serta pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp809 miliar. Putusan tersebut kemudian diajukan banding oleh tim penasihat hukum. Sidang banding dijadwalkan berlangsung pada 5 Agustus 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta pusat.