Bantah Pencekalan Rizieq Shihab, Mahfud: Kalau Butuh Uang Saya Bantu

14 Nov 2019, 18:20 WIB

(Menkopolhukam Mahfud MD) ANTARA FOTO/Jesica Helena Wuysang

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD larangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab keluar dari Arab Saudi bukan karena pencekalan pemerintah Indonesia.

"Itu yang dikirim ke saya itu bukan surat pencekalan. Bukan alasan pencekalan. Tapi surat dari imigrasi Arab Saudi bahwa Habib Rizieq nomor paspor sekian dilarang keluar Arab Saudi, karena alasan keamanan. Itu aja," kata Mahfud di kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (14/11).

Mahfud mengatakan, pemerintah Arab Saudi lah yang melarang Rizieq keluar dengan alasan keamanan. Menurut dia, apabila memang Rizieq tak bisa keluar lantaran tak memiliki uang, Mahfud siap memberikan uang pribadi miliknya pada Rizieq.

1. Mahfud sebut akan bayarkan denda Rp110 juta Rizieq di Arab Saudi

(Menko Polhukam Mahfud MD) IDN Times/Aldzah Fatimah Aditya

Rizieq disebut-sebut tak bisa pulang ke Indonesia karena masalah izin tinggal di Arab Saudi. Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel mengatakan, Rizieq tak bisa pulang lantaran overstay atau izin tinggal sudah habis.

Karena itu, Rizieq harus membayar denda 15 hingga 30 ribu Riyal atau Rp110 juta. Namun, Rizieq membantah hal itu. Dia menyatakan sebelum visa berakhir pada 20 Juli 2018, dia mencoba keluar namun pemerintah Indonesia disebut melarangnya.

Menurut Mahfud apabila memang denda overstay dijadikan Rizieq sebagai alasan pemerintah Indonesia mencekalnya, pemerintah akan membayarkan denda itu pada Rizieq.

"Kan dia nantang kalau cuma uang dia punya kan. Dia gak perlu uang. Kalau perlu uang, saya pribadi bantu kalau cuma Rp110 juta," ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

2. Mahfud sebut pencekalan Rizieq berurusan dengan pemerintah Arab Saudi, bukan Indonesia

Pimpinan FPI Rizieq Shihab (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Menurut Mahfud, larangan keluarnya Rizieq adalah urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi, bukan pemerintah Indonesia. Apabila memang Rizieq memiliki bukti pencekalan dari pemerintah Indonesia, Mahfud menantang pimpinan FPI itu menunjukkan bukti tersebut.

"Itu berarti kan urusan dia dengan Arab Saudi, bukan urusan dia dengan kita. Kalau ada yang dari kita, tunjukkan ke saya. Jangan yang begitu-begitu. Yang gitu-gitu gak bisa dijadikan alat untuk nego bagi pemerintah kita. Yang harus nego dia sendiri kalau surat seperti itu," ucap dia.

3. Mahfud mengaku telah menanyakan kepada pihak terkait pencekalan Rizieq

Menko Polhukam Mahfud MD saat memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam. (IDN Times/Aldzah Fatimah Aditya)

Mahfud mengaku sudah mengecek pihak-pihak terkait seperti Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Polri, dan Badan Intelijen Negara. Hasilnya, mereka tidak pernah mengeluarkan surat pencekalan pada Rizieq.

"Saya sudah tanya semua sini, Menkum HAM, Polri, BIN, menteri luar negeri, pernah mengeluarkan surat gitu. Terus surat di sana memang tidak menyebut alasan karena diminta oleh pemerintah Indonesia. Karena alasan keamanan," kata dia.

4. Rizieq diminta kirim surat ke pemerintah Indonesia bila ingin mendapat bantuan

Pimpinan FPI Rizieq Shihab (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Apabila memang Rizieq ingin meminta bantuan pemerintah Indonesia agar bisa kembali ke Tanah Air, Mahfud mengimbau, Rizieq mengirimkan surat kepada pemerintah RI. Hal itu penting agar pemerintah tahu permasalahannya.

"Kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu masalahnya mau ngurus apa. Kalau mau minta bantuan pemerintah kasih kan suratnya ke saya," ucap dia.