Bareskrim Periksa Pandji Pragiwaksono Kasus Suku Toraja Senin 9 Maret

Sebelumnya, Dirtipid Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan pihaknya  bakal mempertimbangkan proses sidang adat Tojara yang telah dijalani Pandji atas polemik materi stand up bertajuk Mesakke Bangsaku.

Himawan mengatakan, pertimbangan itu dilakukan sejalan penerapan hukum yang hidup di masyarakat atau living law dengan hukum pidana nasional.

“Ya semua yang dilakukan itu kan merupakan langkah-langkah konkrit sesuai dengan living law. Kemudian dengan ada hukum nasiona dan ini yang kita lakukan penyidikan berbarengan,” kata Himawan di Bareskrim Polri, Kamis (26/2/2026).

Himawan mengatakan proses peradilan adat yang sudah dijalani Pandji akan menjadi bahan pertimbangan dalam gelar perkara apakah bisa ditetapkan tersangka atau tidak.

“Jadi nanti kita lihat akhirnya seperti apa setelah ada pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan pasca dia melakukan sidang adat di Toraja. Iya nanti kan kita kaji dulu apa kira-kira yang bisa masuk unsurnya itu, kemudian nanti baru kita simpulkan dalam gelar perkara,” ujar Himawan.

Himawan tidak menutup kemungkinan penyidik akan memeriksa para pemuka tokoh Toraja yang telah melakukan peradilan adat terhadap Pandji. Keterangan tokoh adat dibutuhkan dalam perkara tersebut.

“Kemungkinan kalau itu dibutuhkan dalam penyidikan, kita akan lakukan pemeriksaan pada nanti beberapa pihak yang diperlukan dalam proses penyidikan, ya,” jelasnya.

Kendati demikian, terkait kasus dugaan penghinaan terhadap pemakaman suku Toraja yang telah naik ke penyidikan, Himawan memastikan status Pandji masih sebagai saksi.

“Sementara masih saksi. Ya nanti kan (diperiksa) setelah, secara adat kan sudah diperiksa lagi. Nanti kemungkinan ada diperiksa lagi,” jelasnya.

Sebelumnya, Sanksi adat telah dijatuhkan kepada Komika Pandji Pragiwaksono atas polemik materi stand up bertajuk Mesakke Bangsaku. Dengan hukuman permintaan maaf, dan kewajiban membayar satu ekor babi dan lima ekor ayam.

Didampingi kuasa hukumnya, Haris Azhar serta difasilitasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) proses peradilan diikuti 32 wilayah adat Toraja di Tongkonan Layuk Kaero, Sangalla, Kabupaten Tana Toraja pada Selasa (10/2/2026).