Bentuk Detasemen Pengawal Khusus, Prabowo Seleksi Prajurit TNI Terbaik

12 Apr 2021, 11:50 WIB

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto (ANTARA FOTO)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membentuk satuan pengawalan khusus yang terdiri dari prajurit terbaik TNI. Pasukan itu diberi nama Detasemen Pengawal Khusus atau Denwalsus.

Hal ini diketahui dari akun media sosial ajudan Prabowo, Rizky Irmansyah @rizki_irmansyah. Dalam video yang diunggah pada Jumat, 9 April 2021, Rizki menceritakan personel yang masuk di Denwalsus dilatih dan dididik di Pusdiklat Batu Jajar Kopassus, Jawa Barat.

"Denwalsus ini bertugas untuk mengawal serta menjaga keamanan Kementerian Pertahanan, Menteri Pertahanan, tamu-tamu khusus Kementerian Pertahanan dan untuk upacara penyambutan jajar kehormatan tamu-tamu negara," tulis Rizki di akun media sosialnya.

Juru Bicara Menhan bidang Komunikasi Publik dan Antarhubungan Antarlembaga Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Denwalsus bukan hal baru. Personel ini sama dengan pasukan jajar kehormatan yang biasa digunakan untuk menyambut para tamu militer dari negara-negara lain.

"Sejak lama sudah ada di bawah kendali Mabes TNI yang ditugaskan di Kemenhan RI," ungkap Dahnil melalui pesan pendek kepada IDN Times pada Minggu, 11 April 2021.

Lalu, mengapa Prabowo membutuhkan pasukan khusus itu?

1. Personel khusus dari TNI dibutuhkan sebagai representasi bila ada tamu negara

Personel khusus TNI yang dilatih di Batu Jajar, Jawa Barat dan dijadikan anggota Denwalsus Menhan Prabowo (Tangkapan layar video www.instagram.com/@rizky_irmansyah)

Meski disebut keberadaan Denwalsus sudah lama, tetapi Dahnil tak bersedia menjelaskan kapan tepatnya personel pengawalan khusus ini dibentuk. Ia mengatakan fungsi personel TNI ini untuk merepresentasikan kegagahan dan ketangguhan karena jadi 'tampilan depan' dalam upacara jajar kehormatan.

"Maka, mereka menjadi sosok personel militer negara kita untuk menyambut tamu-tamu militer atau Menhan dari negara lain yang sedang berkunjung ke Indonesia," kata Dahnil.

Maka itu, kata Dahnil, personel Denwalsus menjadi perhatian khusus Prabowo. Sebab, mereka menjadi salah satu simbol wibawa sebagai negara dan bangsa ketika menyambut tamu-tamu kehormatan.

Sementara, Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan Marsekal Pertama Penny Rajendra mengatakan, personel Denwalsus untuk keperluan protokol.

"Iya, itu untuk digunakan sebagai protokol," ungkap politikus Partai Gerindra itu ketika dikonfirmasi, hari ini.

2. Personel Denwalsus dipilih langsung oleh Prabowo

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Menurut Rizki, pasukan Denwalsus diseleksi dan dipilih langsung oleh Prabowo. Tiap personel, kata dia, dibekali kemampuan penjagaan serta pengawalan VVIP, pola penyambutan tamu dalam serta luar negeri.

"Ada pula kemampuan lain yang tak bisa disebutkan," kata Rizki di akun media sosialnya.

Sedangkan, Dahnil menjelaskan, personel Denwalsus secara rutin diperbarui sehingga terlihat lebih segar. Namun, Prabowo minta dikirimkan dari Mabes TNI, prajurit dengan kemampuan fisik terbaik.

3. Pengawalan tamu Menhan berada di bawah biro umum Kemenhan

(ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Sementara, menurut Peraturan Menhan Nomor 2 Tahun 2017 mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Pertahanan, terkait pengamanan tamu VVIP berada di bawah tanggung jawab Biro Umum.

Dalam Pasal 122 tertulis dengan jelas pelaksanaan pengamanan dan pengawalan VVIP dan VIP, termasuk menteri, sekjen, irjen, serta tamu dari dalam dan luar negeri menjadi tanggung jawab biro umum.

Tetapi, di dalam Peraturan Menhan yang diteken Ryamizard Ryacudu pada 2017, tidak disebut soal adanya detasemen pengawalan khusus.

Sedangkan, mengutip informasi dari situs resmi Kemenhan pada 2018, personel militer di bawah tanggung jawab biro umum kerap melakukan simulasi pelatihan, khususnya untuk menjaga dari ancaman bahaya terorisme. Salah satu materi simulasi pelatihan dilakukan di kolam renang Paspamres.

"Di sana dilakukan praktik dan teknik penyelamatan VIP dari gangguan dan ancaman dari air," demikian keterangan tertulis Kemenhan pada 2018.