Jakarta, IDN Times - Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan anggaran sebesar Rp373,3 miliar untuk kegiatan teknis di luar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pelaksanaan program Pemenuhan Gizi Nasional pada 2027.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, anggaran tersebut salah satunya digunakan untuk meningkatkan standarisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pelatihan petugas penyaji makanan, penguatan rantai pasok, serta pemantauan mutu, dan keamanan pangan.
Hal itu disampaikan Sudaryono dalam pemaparan anggaran pemenuhan gizi nasional di BGN untuk anggaran 2027 di hadapan Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
"Kegiatan teknis non-MBG pemenuhan gizi sebesar Rp373,3 miliar atau 0,13 persen, seperti dipakai anggaran ini untuk standarisasi dapur SPPG, pelatihan petugas penyaji makanan, penguatan rantai pasok, hingga pemantauan mutu dan keamanan pangan di seluruh wilayah Indonesia," ujar dia.
Diketahui, target penerima manfaat program MBG ditetapkan sebesar 72,46 juta. Angka ini melebihi basis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2027 sebesar Rp64,94 juta.
BGN memerinci jumlah penerima manfaat tersebut terdiri dari 60.599.777 peserta didik anak sekolah (mulai jenjang PAUD, RA, TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK sederajat, SLB hingga santri) dengan anggaran Rp198,96 triliun. Sedangkan, sebanyak 11.865.109 jiwa terdiri dari kelompok 3B: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan total anggaran Rp33,54 triliun.
Adapun, total anggaran BGN dijatah sebesar Rp240,15 triliun pada APBN 2027. Sebanyak Rp232,87 triliun atau 96,95 persen dialokasikan penuh untuk program MBG. Sedangkan, Rp7,3 triliun atau sekitar 3,05 persen dialokasikan untuk mendukung manajemen BGN.
"Anggaran Badan Gizi Nasional yaitu sebesar Rp240,2 triliun," kata Sudaryono dalam rapat tersebut.