Biaya Pembenahan Jakarta Lebih Mahal Dibanding Bangun Ibu Kota Baru

21 Agu 2019, 07:45 WIB

IDN Times/Hana Adi Perdana

Jakarta, IDN Times - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan Gubernur DKI Jakarta menyampaikan usulan anggaran sekitar Rp500 triliun untuk membenahi Jakarta.

Hal itu diungkapkan oleh Bambang saat melakukan rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (20/8).

"Tadi siang rapat di wapres dihadiri juga oleh Gubernur DKI Jakarta salah satunya kita membahas dari usulan DKI lebih dari Rp500 triliun untuk membenahi Jakarta, baik dari segi transportasi lingkungan perumahan dan juga air bersih," ujarnya di kantor Bappenas, Jakarta.

1. Jakarta perlu dibuat lebih layak untuk ditinggali

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Menurut Bambang, biaya itu memang diperlukan untuk membuat membuat Jakarta tetap layak ditinggali. Sehingga nantinya tetap menarik sebagai kota bisnis.

"Jadi memang Jakarta harus tetap dibuat menjadi more liveable city sehingga menarik jadi kota bisnis regional. Agar bisa bersaing dengan Singapura, Kuala Lumpur maupun Bangkok," ungkapnya.

2. Pembangunan Ibu kota baru tak bebani APBN

IDN Times/Arief Rahmat

Pembangunan ibu kota baru, kata dia, tidak akan mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mantan Menteri Keuangan itu mengatakan, dalam lima tahun ke depan, kebutuhan investasinya mencapai Rp500 triliun. Dari jumlah itu, peran pembiayaan dari APBN sangat kecil jumlahnya.

"Di mana APBN perannya itu adalah sekitar Rp93 triliun," ujarnya saat ditemui di Kantor DJP, Jakarta, Jumat (16/8).

3. Tidak akan ambil sumber pembiayaan APBN murni

ilustrasi pembayaran pajak motor (IDN Times/Arief Rahmat 2019)

Dari kontribusi tersebut, lanjut Bambang, pemerintah tidak akan mengambil dari sumber pembiayaan APBN murni yang dalam hal ini bersumber dari pajak dan PNBP.

"Tapi sumbernya di dorong dari kerja sama pemanfaatan aset, baik aset yang ada di wilayah ibu kota baru maupun Jabodetabek. Artinya kita tidak mengganggu sumber penerimaan APBN," tegas dia.