BPK Berikan WTP Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta 2023

Meski demikian, BPK menemukan persoalan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, yakni aset tetap tanah di lokasi surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) berpotensi tercatat ganda.

"Pencatatan bidang tanah pada lokasi SIPPT belum seluruhnya didukung BAST dari pengembang, dan penyelesaian aset tetap konstruksi dalam pengerjaan berlarut-larut," paparnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Bank DKI. Kemudian, kekurangan volume atas pelaksanaan beberapa paket pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda; 

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki mekanisme pencatatan atas penerimaan hibah langsung dari pemerintah pusat, dan penyaluran bantuan sosial kepada beberapa penerima tidak memenuhi kriteria pada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan," imbuhnya.

Kendati, berdasarkan analisis dampak permasalahan yang ditemukan dalam proses pemeriksaan dengan mempertimbangkan kesesuaian dan kewajaran laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, termasuk juga rencana aksi perbaikan yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemprov Tahun 2023. 

"Capaian ini hendaknya menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga akan menjadi prestasi yang patut dibanggakan. Untuk itu, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," katanya.