BPN: Kecurangan Pemilu di Luar Negeri Harus Diusut Tuntas

Dalam kesempatan itu, Muzani juga meminta seluruh perwakilan pemerintah Indonesia memenuhi hak konstitusi warga negara yang berada di luar negeri.

Ia menjelaskan, saat ini masih terdapat hak konntitusi WNI yang diabaikan oleh perwakilan pemerintah di luar negeri. Panitia Pemilian Luar Negeri (PPLN) tampak tidak siap dengan membludaknya partisipasi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Di Hong Kong, Saudi Arabia, Malaysia misalnya, untuk mengurus C6 sebagai kartu untuk mendapatkan hak pilih memakan waktu cukup lama. Rata-rata 10 menit. Sehingga orang menggunakan hak pilihnya sampai berjam-jam. Bahkan sampai kartu C6-nya habis.

"Akibatnya banyak WNI yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya padahal dia telah mengantre cukup lama. Ini menunjukkan negara melalui PPLN tidak bisa memfasilitasi warga negara dalam menggunakan hak politiknya," kata Sekretaris Jenderal partai Gerindra ini.

Muzani mengatakan, peristiwa ini suatu ironi. Di satu sisi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus menerus berkampanye agar masyarakat menggunakan hak pilihnya. Sementara di sisi lain warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya di luar negeri justru tidak mendapatkan pelayanan maksimal.

Lebih lanjut, Muzani juga meminta perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri untuk menjaga dan mengamankan kotak-kotak berisi surat suara yang telah dicoblos masyarakat. Sehingga, saat hari penghitungan nanti, suara yang berada di dalam kotak masih sama dengan apa yang telah dipilih masyarakat.

"Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara demokrasi baik di Indonesia maupun di luar negeri," kata Muzani.

Untuk pencoblosan di Indonesia, BPN mendorong netralitas TNI-Polri dalam pemilihan umum serentak yang akan digelar Rabu 17 April 2019. Netralitas TNI-Polri amat penting demi tegaknya demokrasi di Indonesia.

"Kami tetap berharap kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Panglima TNI, yang telah menjanjikan netralitas aparat di bawahnya di dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden yang akan datang," kata Muzani.

Muzani menambahkan, gelaran Pilpres dan Pileg serentak ini akan menjadi ujian berat bagi netralitas TNI dan Polri.

"Netralitas TNI dan Polisi bagi masyarakat menjadi sangat penting karena ini adalah ujian bagi kepolisian, ujian bagi TNI, dalam menjunjung tinggi demokrasi, dalam menjunjung tinggi supremasi sipil, dan dalam berdiri di atas semua golongan, semua partai dan semua calon presiden," ucap Muzani.

Muzani meyakini, ujian terhadap netralitas ini tidaklah ringan karena godaan terhadap kekuasaan begitu terasa dan begitu berat. Oleh karena itu, lanjut Muzani, pihaknya berharap TNI dan Polri tidak tergoda dengan ujian dan iming-iming apapun.

"Kami tetap percaya netralitas TNI dan Polri adalah hal yang harus dijunjung tinggi oleh setiap personel TNI dan Polri di mana pun berada dan ditempatkan," kata Muzani.