Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, buka suara tentang persiapan rencana mengevakuasi warga Palestina ke Indonesia.
Budi mengatakan, sejauh ini belum ada persiapan lebih lanjut mengenai evakuasi tersebut.
Namun, Budi memastikan, Presiden RI, Prabowo Subianto akan segera memberikan arahan.
"Belum (ada persiapan), tapi Presiden akan mengumpulkan beri arahan," kata dia di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa (15/4/2025).
Dalam kesempatan itu, Budi menjelaskan sejumlah kunjungan kenegaraan yang dilakukan Prabowo ke sejumlah negara di Timur Tengah.
"Pertemuan beliau yang sukses. Satu, pidato beliau di depan parlemen Turki, dijemput Presiden Turki, Erdogan waktu di bandara. Kemudian di Yordania disopiri oleh Raja Abdullah, termasuk investasi dari Qatar Rp2 miliar dolar ke Danantara," ujar dia.
"Dari Uni Emirat Arab juga akan mau masuk investasi. Terakhir, kerja sama dengan Mesir. Itu sangat membangkitkan semangat belajar mahasiswa kita di Mesir jumlahnya sangat banyak," sambung dia.
Sebelumnya, komite negara-negara Islam-Arab yang diadakan pada Jumat, 11 April 2025 kembali menolak upaya apa pun untuk memindahkan penduduk Gaza, Palestina. Negara-negara Arab itu kembali menekan supaya ada gencatan senjata di kawasan Timur Tengah.
Dikutip dari kantor berita Turki, Anadolu, Minggu (13/4/2025), pertemuan komite negara-negara Arab tersebut dilakukan di sela-sela Forum Diplomasi Antalya, Turki. Menteri Luar Negeri Sugiono dilaporkan ikut dalam pertemuan itu.
Selain Indonesia, ada pula Menlu dari Yordania, Arab Saudi, Mesir, Qatar, Bahrain, Turki, Nigeria, Palestina, dan Uni Emira Arab (UEA). Ada pula Sekretaris Jenderal Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Perwakilan dari Spanyol, Slovenia, Norwegia, Inggris, Prancis, Rusia, hingga China turut hadir di forum itu.
Kementerian Luar Negeri Saudi mengatakan, pertemuan itu turut dihadiri Menlu Saudi Pangeran Faisal bin Farhan. Dalam pertemuan menyampaikan pandangan masing-masing pejabat tinggi tentang perkembangan situasi di Gaza.
Selain itu, mereka juga memantapkan upaya bersama untuk menghadapi semua pelanggaran Israel terhadap hukum internasional dan hukum kemanusiaan, serta pelanggaran serius terhadap rakyat Palestina.
"Kami juga menolak semua upaya untuk memindahkan warga Palestina, termasuk kebijakan-kebijakan yang membuat penderitaan penduduk Palestina semakin dalam. Padahal, itu merupakan bagian dari upaya pemindahan secara paksa," kata mereka.