Buruh Demo Besar-besaran Hari Ini, Simak Lokasi dan Tuntutannya!

Melansir ANTARA, aksi di Jakarta akan diikuti sekitar 10 ribu buruh yang berkumpul di beberapa titik, termasuk di depan Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan. Kehadiran massa dalam jumlah besar ini bagian dari tekad buruh memperjuangkan hak-hak mereka sekaligus mendesak pemerintah agar menanggapi tuntutan secara konkret.

Adapun, secara nasional, jumlah peserta aksi yang berasal dari kalangan buruh diperkirakan akan mencapai puluhan ribu hingga 75 ribu orang yang tersebar di berbagai daerah. Aksi serentak di seluruh Indonesia ini diharapkan menjadi pengingat bagi pemerintah untuk lebih berpihak pada nasib buruh dan memperhatikan kesejahteraan pekerja di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

Polda Metro Jaya bakal menerjunkan 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh di Gedung DPR RI, Jakarta hari ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, ribuan personel itu bakal disebar di sejumlah titik di sekitar kompleks Parlemen.

"Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh," ujar Ade di Polda Metro Jaya, Rabu (27/8/2025).

Ade mengimbau agar pendemo bisa melakukan unjuk rasa dengan tidak anarkis hingga merusak fasilitas umum.

“Kami mohon kepada para buruh untuk menjaga ketertiban, menyampaikan aspirasi dengan damai, sesuai aturan. Jangan sampai ada tindakan anarkis yang justru merugikan,” kata dia.

Berikut daftar tuntutan para buru dalam aksi besar-besaran di Jakarta:

1. Kenaikan upah minimum

Buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5 persen mulai tahun 2026. Perhitungan ini didasarkan pada kombinasi angka inflasi (3,26 persen) dan pertumbuhan ekonomi (5,1–5,2 persen), serta mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168.

2. Penghapusan outsourcing

Buruh menolak praktik outsourcing untuk pekerjaan inti. Mereka mendesak pencabutan PP Nomor 35 Tahun 2021 dan menegaskan bahwa sistem outsourcing hanya boleh diterapkan pada pekerjaan penunjang seperti keamanan.

3. Pembentukan satgas pencegahan PHK

Pemerintah diminta membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri.

4. Reformasi pajak perburuhan

• Menetapkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) bagi buruh sebesar Rp7,5 juta per bulan.

• Menghapus pajak atas pesangon, Tunjangan Hari Raya (THR), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

• Menghapus diskriminasi pajak terhadap perempuan yang telah menikah.

5. Legislasi Pro-pekerja

• Mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa omnibus law.

• Mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah pemberantasan korupsi.

• Menuntut revisi RUU Pemilu untuk memperbaiki sistem Pemilu 2029.

Dengan demikian, rencana aksi besar-besaran buruh ini menjadi momentum penting bagi pekerja untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Aksi ini diharapkan berlangsung damai sekaligus mampu mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan buruh di tengah dinamika ekonomi nasional.