Cek Fakta: 28 Agustus Buruh Akan Demo Besar di DPR?

Presiden KSPI, Said Iqbal dalam demo buruh tolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR/MPR RI (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi serentak pada Kamis, 28 Agustus 2025. Aksi nasional ini diprakarsai oleh Partai Buruh, Koalisi Serikat Pekerja, termasuk di dalamnya KSPI.

Ia menuturkan, aksi di tingkat nasional akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta. Tidak kurang dari 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota.

Sementara itu, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, antara lain: Serang - Banten, Bandung - Jawa Barat, Semarang - Jawa Tengah, Surabaya - Jawa Timur, Medan - Sumatera Utara, Banda Aceh - Aceh, Batam - Kepulauan Riau, Bandar Lampung - Lampung, Banjarmasin - Kalimantan Selatan, Pontianak - Kalimantan Barat, Samarinda-Kalimantan Timur, Makassar - Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan berbagai daerah lain.

Demo buruh di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai. Said Iqbal menegaskan, aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.

Pertama, tolak upah murah. Buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5 sampai 10,5 persen pada tahun 2026. Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26 persen, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1 sampai 5,2 persen. Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5 sampai 10,5 persen.

Selain itu, pemerintah sendiri mengklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang. Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kedua, hapus outsourcing. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu. Namun kenyataannya, praktik outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN.

“Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas,” imbuh Said Iqbal.

Suasana demo buruh di depan Gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Jumat (14/1/2022). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Sementara, aliansi lainnya dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) juga akan menggelar aksi serupa di Gedung DPR pada 28 Agustus.

Penanggung Jawab Aksi yang digelar KASBI, Nugrahanto memperkirakan aksinya ini akan dihadiri sekitar 500 orang dari berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari buruh, organisasi lingkungan, masyarakat adat, nelayan, hingga mahasiswa. Adapun tuntutan utama aksi KASBI ialah terkait keadilan iklim.

"Estimasi massa sekitar 500 orang. Dari organisasi/kelompok lingkungan, masyarakat adat, buruh, miskin kota, nelayan termasuk mahasiswa juga," kata dia kepada IDN Times.

Dengan demikian, jika mengacu pernyataan dari aliansi tersebut, kabar buruh akan demo besar di Gedung DPR adalah berita benar.