Cak Imin Tekankan Data Akurat agar Bansos Tepat Sasaran

09 Mei 2026, 15:20 WIB

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar memimpin Rapat Terbatas Menteri (RTM) /dok Kemen PM

Intinya Sih

Gini Kak

Sisi Positif

Cak Imin menegaskan pentingnya akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional agar program bansos dan pemberdayaan masyarakat tepat sasaran hingga tingkat desa.
Menko PM mendorong percepatan graduasi kemiskinan agar penerima bantuan dapat mandiri secara ekonomi, sementara Kemensos dan BPS terus memutakhirkan data melalui aplikasi SIKS-NG.
BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia per September 2025 sebesar 8,25 persen dan kemiskinan ekstrem 0,78 persen, dengan 289 juta data individu telah direkonsiliasi dengan Dukcapil.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Cak Imin kumpul sama Menteri Sosial dan orang dari BPS. Mereka ngomong soal bantu orang miskin biar tepat. Katanya data orang harus benar supaya bantuan nggak salah kasih. Sekarang banyak petugas di desa yang kirim data lewat aplikasi. Masih ada orang miskin, tapi mereka mau bantu supaya semua bisa hidup lebih baik.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Rapat yang dipimpin Cak Imin menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sosial melalui peningkatan akurasi data nasional. Kolaborasi antara Kemenko PM, Kemensos, dan BPS mencerminkan sinergi antarlembaga yang solid, sementara pemutakhiran data hingga tingkat desa menandakan upaya serius membangun sistem pemberdayaan masyarakat berbasis informasi yang lebih transparan dan terukur.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar memimpin Rapat Terbatas Menteri (RTM) bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membahas progres pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 terkait penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Pria yang disapa Cak Imin ini menekankan pentingnya peningkatan akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar seluruh program bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat benar-benar tepat sasaran.

“Data harus semakin akurat agar intervensi pemerintah tepat sasaran. Karena itu pemutakhiran dan integrasi DTSEN harus terus diperkuat hingga level daerah dan desa,” tegas Cak Imin dalam keterangan, Sabtu (9/5/2026).

1. Percepat graduasi kemiskinan

DTSEN dan DTKS Kemensos (instagram.com/@kemensosri)

Selain itu, Menko PM juga mendorong Menteri Sosial untuk mempercepat proses graduasi kemiskinan sesuai amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025, sehingga masyarakat penerima bantuan dapat naik kelas menuju kemandirian ekonomi.

“Kita ingin bantuan sosial tidak hanya bersifat perlindungan sementara, tetapi mampu mendorong masyarakat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan,” ujar Cak Imin.

2. Mensos akan mutakhirkan data

Ilustrasi Pemutahiran DTSEN dan Desil/ IDN Times Dini Suciatiningrum

Sementara Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan pemutakhiran data bersama Badan Pusat Statistik hingga tingkat desa harus terus dilakukan.

“Kami bersama BPS terus melakukan pemutakhiran data. Saat ini sudah ada lebih dari 70 ribu operator data desa yang terhubung melalui aplikasi SIKS-NG dengan dinas sosial kabupaten/kota, provinsi, Kemensos, dan DTSEN yang dikelola BPS,” jelas pria yang disapa Cak Imin.

3. Tingkat kemiskinan Indonesia per September 2025 tercatat sebesar 8,25 persen

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial (Kemensos) gelar Rapat Koordinasi Nasional DTSEN di Hall Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (13/11/2025). (Dok. Kemensos)

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia per September 2025 tercatat sebesar 8,25 persen, sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 0,78 persen.

Selain menyediakan data kemiskinan, BPS juga bertugas melakukan pemutakhiran dan integrasi DTSEN. Pada Triwulan II tahun 2026, jumlah data penduduk yang telah teregistrasi dan direkonsiliasi dengan Dukcapil mencapai 289 juta data individu. Amalia juga menekankan bahwa garis kemiskinan seharusnya dipahami dalam konteks rumah tangga, bukan hanya per kapita individu.

“Nah jadi sekali lagi garis kemiskinan tidak bisa langsung diterjemahkan sebagai kemiskinan per kapita per bulan tetapi harus per rumah tangga per bulan karena memang pengeluaran orang itu tidak semuanya bisa diukur individu,” katanya.