Cak Imin: UU Reforma Agraria Adalah Proklamasi Kedua bagi Petani

Menurut Cak Imin, lahirnya UU Reforma Agraria merupakan prestasi penting DPR dan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, pemerintah juga telah membentuk Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk mengoordinasikan penyelenggaraan reforma agraria.

"Ini prestasi Pak Prabowo yang harus kita syukuri. Lahirnya Badan Reforma Agraria ini merupakan prestasi yang sangat fundamental. Bahkan, teman-teman pejuang reforma agraria menyebut ini sebagai proklamasi kedua," kata dia.

Cak Imin menilai keberadaan BRAN diharapkan mampu memberikan kepastian hukum atas lahan pertanian, mempercepat penyelesaian konflik agraria, sekaligus membangun ekosistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil. Dengan demikian, reforma agraria tidak boleh berhenti pada pembagian atau legalisasi tanah, tetapi harus diikuti pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Yang kita harapkan adalah petani mendapatkan kepastian lahan pertanian, kepastian produksi, dan kepastian ekosistem ekonomi rakyat kecil. Ini akan menjadi fondasi untuk mewujudkan petani yang produktif dan sejahtera," tegasnya.

Cak Imin menyebut, komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan petani juga harus diwujudkan melalui kebijakan yang menyentuh kebutuhan mendasar, mulai dari ketersediaan pupuk, akses terhadap pasar, hingga peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.

Lebih lanjut, Cak Imin menjelaskan, keberpihakan kepada petani dan nelayan merupakan bagian dari perjuangan panjang PKB sejak partai tersebut berdiri. Menurutnya, sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan, tetapi berbagai persoalan struktural yang dihadapi belum sepenuhnya terselesaikan.

"Ini memang perjuangan lama. Sejak PKB lahir, yang menjadi beban dan tanggung jawab kita adalah membela sebagian besar rakyat kita, yaitu petani. Selama ini persoalan mereka tidak kunjung selesai dan sekarang mulai ada tanda-tanda baik dengan lahirnya UU Reforma Agraria," katanya.

Cak Imin menegaskan, keberpihakan terhadap petani dan nelayan bukan semata-mata agenda politik PKB, melainkan kebutuhan mendasar bagi masa depan bangsa. Menurutnya, pembangunan nasional tidak akan berjalan optimal jika sektor pertanian dan perikanan tidak mendapatkan perhatian dan dukungan yang memadai.

"Kalau negara ini mau maju, rakyatnya sejahtera, makmur, daya belinya tinggi, dan pertumbuhan ekonominya baik, ya harus dimulai dari pertanian. Tidak ada jalan lain, petani dan nelayan harus menjadi perhatian utama," kata dia.

Melalui pengukuhan DPN Gerbang Tani periode 2026–2031, PKB berharap Gerbang Tani semakin memperkuat perannya sebagai wadah perjuangan petani dan nelayan, sekaligus menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat agraris dengan kebijakan pembangunan nasional.