Cara Pemprov DKI Ajak ASN Sehat Bebas Obesitas

21 Jul 2025, 06:00 WIB

Deti Mega Purnamasari

Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 di lingkungan Kementerian PANRB. (dok. Kementerian PANRB)

Intinya sih...

Program Jakarta BERJAGA mengajak ASN dan masyarakat untuk jalan kaki minimal 7.500 langkah setiap hari selama 21 hari berturut-turut.
Skrining kesehatan dilakukan pada 9.936 ASN untuk mendeteksi risiko penyakit tidak menular sejak dini.

Jakarta, IDN Times - Pemprov DKI Jakarta mengampanyekan gaya hidup sehat bagi para aparatur sipil negara (ASN)-nya lewat program Jakarta BERJAGA (Bergerak, Bekerja, Berolahraga, dan Bahagia)

Hasil skrining yang dilakukan, terdapat 62,09 persen ASN mengalami obesitas. Rinciannya, Obesitas I sebesar 40,03 persen dan Obesitas II sebesar 22,06 persen, berdasarkan klasifikasi WHO untuk Asia Pasifik.

"Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berkaitan erat dengan risiko penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, stroke, dan penyakit jantung," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, dikutip dari siaran pers, Minggu (20/7/2025).

1. Jalan kaki 7.500 langkah setiap hari

Warga jalan kaki di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan (IDN Times/Sunariyah)

Ani mengatakan, program Jakarta BERJAGA mengajak ASN dan masyarakat umum untuk berjalan kaki minimal 7.500 langkah setiap hari selama 21 hari berturut-turut.

Kegiatan ini, kata dia, bertujuan menurunkan risiko PTM seperti jantung, stroke, diabetes, dan kanker, sekaligus mendorong deteksi dini terhadap masalah psikologis yang kerap luput dari perhatian.

"Kegiatan ini dirancang untuk menurunkan risiko penyakit tidak menular sekaligus mendorong deteksi dini masalah psikologis yang sering kali tidak disadari," ujar Ani.

2. Skrining adalah upaya preventif

Ilustrasi program cek kesehatan gratis (ANTARA)

Skrining kesehatan yang sudah dilakukan, kata dia, merupakan upaya preventif Pemprov DKI. Skrining yang dilakukan pada 2024 itu diikuti 9.936 ASN.

Pemeriksaan ini mencakup pengukuran indeks massa tubuh (IMT), tekanan darah, kebugaran jasmani, kadar gula darah sewaktu, hingga evaluasi kondisi kesehatan mental.

“Skrining ini bersifat promotif dan preventif. Tujuannya adalah mendeteksi risiko kesehatan sejak dini agar intervensi bisa dilakukan secara cepat dan tepat," kata Ani.

3. 15,03 persen ASN DKI miliki potensi masalah kesehatan mental

Kesehatan mental. (pixabay.com/TotalShape)

Ani mengatakan, kesehatan mental para ASN di DKI juga menjadi fokus.

Berdasarkan pengukuran menggunakan alat SRQ-29 dari WHO, sekitar 15,03 persen ASN terindikasi memiliki potensi masalah kesehatan mental, mulai dari gejala emosional ringan hingga gangguan tidur.

"Meski belum merupakan diagnosis medis, hasil ini menjadi sinyal penting perlunya konsultasi lebih lanjut dengan tenaga profesional," kata Ani.

Dari sisi kebugaran, hanya 9,6 persen ASN yang masuk kategori “baik” atau “baik sekali” berdasarkan uji Rockport Walk Test yang mengukur kebugaran jantung-paru.

"Mayoritas ASN berada pada kategori “cukup” hingga “kurang”, yang menandakan perlunya peningkatan aktivitas fisik di lingkungan kerja," ucap dia.

4. Upaya yang dilakukan

Ilustrasi cek kesehatan saat mudik (unsplash.com/Mufid Majnun)

Dia pun berharap melalui program Jakarta BERJAGA, para ASN di lingkungan Pemprov DKI berharap ASN dapat meningkatkan kebugaran fisik demi mendukung kinerja pelayanan publik.

Pihaknya juga meluncurkan gerakan edukatif bertajuk Challenge Downgrade Ukuran Bajumu, menyiapkan Agen Perubahan (Agent of Change) PTM dan membuka layanan konseling kesehatan di kantor-kantor layanan publik.

Di bidang kesehatan mental, layanan konsultasi daring JakCare diperluas.

"Layanan ini menyediakan akses telekonsultasi yang gratis dan mudah dijangkau oleh ASN maupun masyarakat," kata dia.

Kemudian, dari sisi regulasi, Pemprov DKI menguatkan upaya pengendalian PTM melalui Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 dan Instruksi Kepala Dinas Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022.

"Seluruh inisiatif ini dijalankan melalui model kolaboratif pentaheliks yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, organisasi profesi, sektor swasta, media, dan masyarakat," ujar Ani.

Untuk masyarakat umum, kata dia, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga dibuka. Sebanyak 44 puskesmas dan 23 puskesmas pembantu disiagakan untuk melayani pemeriksaan kesehatan dasar secara menyeluruh.