Cegah Korupsi, Erick Thohir Minta KPK Awasi 27 BUMN

02 Mar 2021, 13:20 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Sebanyak 27 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangani perjanjian kerja sama dengan KPK terkait pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi lewat Whistleblowing System (WBS) terintegrasi.

"Kementerian BUMN harus mengintrospeksi diri dibanding menyalahi yang kena (korupsi). Saya yakin, dengan perbaikan sistem dan pemilihan pimpinan-pimpinan BUMN yang berintegritas, tentu kita harapkan bisa meminimalisasi daripada kasus-kasus tersebut," kata Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung KPK, Jakarta pada Selasa (2/3/2021).

1. KPK sebut pemberantasan korupsi harus bersinergi

Default Image IDN

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan bersinergi dengan lembaga lain.

"Berbicara sinergi, maka pagi hari ini kami terima kasih kepada pak Menteri BUMN yang telah bersedia mengajak menghadirkan 27 anak perusahaan BUMN, dan 2 di antaranya pada 20 Desember 2020 lalu telah tanda tangan kesepakatan kerja sama terkait dengan whistleblowing system," ucap Firli.

2. Daftar 27 BUMN yang bekerja sama dengan KPK

Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020) (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Terdapat 27 BUMN yang menandatangani perjanjian kerjasama dengan KPK pada hari. Berikut daftarnya:

Bank Mandiri
Bank Rakyat Indonesia
Bank Negara Indonesia
Bank Tabungan Negara
PT Taspen
Pertamina
PLN
Jasa Marga
PT Telkom Indonesia
PT INTI
PT Adhi Karya
PT Waskita Karya
PT Wijaya Karya
PT Hutama Karya
PT Pembangunan Perumahan
PT Garuda Indonesia
PT Pelabuhan Indonesia I
PT Pelabuhan Indonesia II
PT Angkasa Pura I
PT Bahana Pembina Usaha Indonesia
PT Perusahaan Pengelola Aset
PT Indonesia Asahan Alumunium
PT Kereta Api Indonesia
PT Krakatau Steel
PT Pupuk Indonesia
PT Semen Indonesia
Perhutani

3. Firli, Erick, Ketua LPSK, dan Direksi 27 BUMN hadir

Default Image IDN

Selain Firli dan Erick, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta jajaran direksi 27 BUMN. Penandatanganan ini berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.