TOP 5: Anggaran MBG Turun Jadi Rp174 T hingga Investigasi Kematian Dokter PPDS

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan, penurunan tersebut disesuaikan dengan jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total 21 ribu titik dan penerima manfaat program tersebut.

"Kita ingin melihat dulu dari 27 ribu titik SPPG, seharusnya itu kan 21 ribu kebutuhannya. Oke, satu. Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita," kata Said di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2026).

"Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun," imbuh dia.

Berdasarkan perhitungan, penurunan dari Rp268 triliun menjadi Rp174 triliun berarti berkurang sekitar Rp94 triliun atau sekitar 35 persen dari alokasi sebelumnya.

Kendati demikian, Said mengatakan, adanya penyesuaian anggaran Program MBG tidak boleh mengorbankan kualitas layanan yang diterima para peserta didik. Menurut Said, fokus utama pemerintah dan DPR bukan semata pada besaran anggaran, melainkan memastikan tata kelola program berjalan baik serta kualitas gizi yang diterima anak-anak tetap terjaga.

"MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun, 'Lah, kok turun?' Bukan. Tapi yang penting menjaga kualitas—nah, yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga," kata politikus PDIP itu.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengatakan investigasi melibatkan sejumlah pihak untuk mengungkap penyebab kematian dan menelusuri dugaan perundungan yang mencuat.

"Kasus ini masih dalam proses investigasi oleh tim gabungan Kementerian Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia, Kolegium Anestesi, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi," kata Aji saat dihubungi IDN Times, Selasa (6/7/2026).

Selama proses investigasi berlangsung, kegiatan pendidikan Program Studi Anestesiologi di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado dihentikan sementara. Aji menegaskan, penghentian tersebut hanya berlaku untuk aktivitas pendidikan di rumah sakit, bukan penghentian Program Studi Anestesiologi secara keseluruhan.

Ia menambahkan, aktivitas pendidikan PPDS Anestesi di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou akan kembali dibuka setelah tim investigasi menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasilnya.

"Aktivitas PPDS di RS Kandou akan dibuka kembali setelah ada hasil investigasi tim terhadap kasus tersebut," kata Aji.

Sementara itu RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado sudah menghentikan sementara kegiatan pembelajaran Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi karena adanya dugaan perundungan terhadap dokter Adrian.

Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado Nomor HK.02.03/D.XV/3421/2026 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Pembelajaran Program Studi Anestesiologi di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado yang ditetapkan pada 6 Juli 2026.

Dalam bagian pertimbangan keputusan disebutkan penghentian sementara dilakukan karena adanya dugaan perundungan terhadap salah satu peserta PPDS Anestesiologi. Langkah tersebut juga dimaksudkan untuk mendukung proses investigasi internal yang dilakukan secara terpadu antara RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado dan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi (Unsrat).

Rencana tersebut merupakan perkembangan terbaru setelah sebelumnya pemerintah memutuskan menunjuk Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) di Teheran, Rolliansyah Soemirat, sebagai wakil resmi Indonesia dalam rangkaian penghormatan kepada Khamenei.

Menurut Sugiono, keputusan awal mengirim Dubes RI dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kendala teknis, termasuk padatnya agenda kenegaraan di Indonesia yang membuat sejumlah pejabat kunci tidak memungkinkan melakukan perjalanan ke Iran.

Kini, setelah pemerintah melakukan koordinasi lebih lanjut dan menyesuaikan jadwal, Indonesia berencana menghadiri prosesi pemakaman yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (9/7/2026).

Sugiono mengatakan pemerintah menerima undangan dari Iran untuk menghadiri rangkaian penghormatan kepada Khamenei. Saat itu, Indonesia telah menyampaikan perwakilan resmi pemerintah adalah Dubes RI di Teheran.

“Jadi kita menerima pemberitahuan atau undangan mengenai acara tersebut, dan pada saat itu kita juga sudah mengatakan bahwa yang mewakili pemerintah Indonesia adalah duta besar Indonesia yang ada di Iran dengan berbagai pertimbangan teknis,” kata Sugiono kepada wartawan, Senin (6/7/2026).

Ia menjelaskan, pada saat bersamaan pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah kunjungan kenegaraan di Indonesia. Kondisi tersebut membuat beberapa pejabat yang seharusnya dapat ditugaskan tidak memungkinkan berangkat ke Teheran.

“Karena pada saat itu juga kita melakukan persiapan kunjungan-kunjungan kenegaraan di Indonesia dan beberapa pejabat kunci juga memiliki kesibukan yang tidak memungkinkan untuk ke sana,” ujarnya.

Sugiono mengatakan pemerintah kemudian memperoleh konfirmasi dari pihak Iran terkait pengaturan kehadiran delegasi asing dalam rangkaian penghormatan tersebut.

Menurut dia, saat itu Iran hanya memberikan akses bagi pejabat di atas tingkat duta besar pada tanggal tertentu. Kondisi tersebut membuat Indonesia tidak memiliki kesempatan mengirimkan pengganti selain Dubes RI yang telah berada di Teheran.

“Kemudian kita mendapatkan konfirmasi bahwa pihak Iran hanya akan memberi akses kepada pejabat di atas Dubes pada tanggal 2 kalau saya tidak salah, jadi kita juga tidak memiliki kesempatan untuk mengirimkan pengganti,” ujar Sugiono.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan pemerintah telah menunjuk Dubes RI di Teheran Rolliansyah Soemirat sebagai wakil resmi Indonesia. Dubes RI juga telah menghadiri acara penghormatan dan doa bersama di Grand Mosalla, Teheran, pada 4 Juli 2026 waktu setempat.

Sugiono mengatakan pemerintah kemudian kembali berkoordinasi setelah mengetahui prosesi pemakaman akan dilaksanakan pada 9 Juli 2026. Menurut dia, Indonesia kini berencana mengirim delegasi tingkat tinggi untuk menghadiri upacara tersebut.

Saat ditanya siapa yang akan mewakili Indonesia, Sugiono mengatakan delegasi tersebut direncanakan dipimpin oleh dirinya bersama Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.

“Rencananya yang akan berangkat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bersama dengan Ketua MPR RI,” kata dia.

Sugiono menambahkan, penyesuaian rencana tersebut lebih disebabkan persoalan logistik. Menurut dia, pemerintah Iran masih mengatur lokasi yang memungkinkan untuk menerima delegasi asing karena besarnya antusiasme masyarakat yang mengikuti rangkaian penghormatan.

“Lebih kepada logistik. Karena penghormatan terhadap beliau sangat besar kemudian massa juga sangat besar di sana, pihak Iran masih mencoba untuk mencari titik atau spot yang tepat untuk menerima kunjungan kita,” ujar Sugiono.

"Di luar agenda bilateral, kita juga membahas berbagai persoalan global dan regional, serta hal-hal yang akan berdampak terhadap kehidupan kita. Kita menegaskan bahwa ASEAN berpandangan setiap sengketa harus diselesaikan secara damai melalui dialog dan diplomasi, tidak hanya di kawasan kita, tetapi juga di semua kawasan," ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Lawrence Wong karena telah menyatakan komitmennya terhadap penguatan kerja sama dengan Indonesia.

"Tahun depan kita akan memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Singapura, dan kita melihat hubungan ini harus terus langgeng pada masa-masa yang akan datang," ucap dia.

Prabowo menegaskan, Indonesia dan Singapura juga membahawa mengenai sikap terhadap kondisi di Selat Malaka. Kedua negara ingin tetap menjadikan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan bebas untuk semua pihak.

"Indonesia dan Singapura adalah negara yang berbatasan langsung di Selat Malaka. Kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak," kata dia.

"Kita harus memelihara keamanan dan perdamaian di selat tersebut, termasuk menjaga dari polusi, kecelakaan, serta perompakan. Hal ini merupakan kepentingan yang sangat vital bagi negara-negara di sekitar Selat Malaka," sambungnya.

Selain itu, kata Prabowo, Indonesia juga akan berkoordinasi dengan Malaysia dan Thailand, agar Selat Malaka tetap menjadi jalur pelayaran yang bebabs bagi semua pihak.

"Kita akan terus berkoordinasi dengan Malaysia dan Thailand untuk memastikan, sesuai dengan UNCLOS 1982, bahwa Selat Malaka akan selalu terbuka bagi semua, aman, dan dapat diakses oleh siapa pun yang memerlukan akses. Saya kira itu adalah ketegasan kita, dan saya yakinkan kepada kawan-kawan di Singapura," imbuhnya.

Ari juga menyinggung Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah yang seharusnya disanksi non-palu tapi bisa mengadili perkara kliennya.

"Jadi ditunjuknya itu, diputus bersalah non-palu itu adalah 8 Desember 2025, ditunjuk menjadi hakimnya itu 9 Desember 2025. Artinya betul-betul menunjukkan pengabaian terhadap putusan Komisi Yudisial tersebut," jelasnya.