Jakarta, IDN Times - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperketat pengawasan ruang digital di tengah demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengatakan pemerintah tetap menghormati hak masyarakat menyampaikan kritik dan aspirasi. Namun, dia menegaskan, ruang digital tidak boleh digunakan untuk menyebarkan disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, maupun provokasi.
“Kritik dan aspirasi masyarakat kami hormati dan kami persilakan. Tetapi provokasi, DFK, ujaran kebencian, dan konten yang sengaja dibuat untuk menghasut atau memperkeruh keadaan tidak akan kami biarkan,” kata Meutya, Kamis (27/8/2026).
Pengawasan dilakukan terhadap percakapan, unggahan, hingga siaran langsung yang berkaitan dengan aksi demonstrasi. Langkah ini dilakukan setelah muncul informasi mengenai penangkapan sejumlah orang yang diduga akan membuat kerusuhan dalam aksi hari ini.
Kemkomdigi juga menemukan sejumlah siaran langsung yang dinilai lebih berorientasi pada viralitas dan monetisasi, termasuk melalui fitur pemberian hadiah atau gift. Pemerintah mengingatkan jumlah penonton maupun viralnya sebuah konten, tidak menjamin kebenaran informasi yang disampaikan.
Masyarakat diimbau tidak mudah terpancing oleh potongan video, narasi tanpa konteks, maupun informasi yang tidak jelas sumbernya. Meutya meminta publik memeriksa sumber dan konteks sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi.
“Dalam situasi seperti ini, satu unggahan dapat menjangkau ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu singkat. Karena itu, jangan sampai ruang digital justru menjadi ruang untuk memperkeruh suasana. Tahan sebelum membagikan, periksa sumbernya, periksa konteksnya, dan jangan ikut menyebarkan provokasi,” ujarnya.
Kemkomdigi menyatakan pemantauan akan terus ditingkatkan selama aksi berlangsung. Konten yang memenuhi unsur pelanggaran akan ditangani sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami ingin masyarakat tetap dapat menyampaikan suara dan aspirasinya dengan aman. Pada saat yang sama, kami memastikan ruang digital tidak digunakan untuk menghasut, menyebarkan kebencian, atau pun menyebarkan informasi palsu yang dapat merugikan masyarakat,” kata Meutya.