CEK FAKTA: PDIP Menolak Anggaran MBG

05 Sep 2026, 22:38 WIB

Amir Faisol

News

Channel

Add Us on Google

ILustrasi Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) (IDN Times/Rangga Erfizal)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Narasi di Thread menyebut PDIP menolak anggaran MBG sebesar Rp240 triliun.
BGN mendapat anggaran Rp240,15 triliun pada APBN 2027, dengan Rp232,87 triliun untuk MBG.
PDIP menyoroti penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG dan mendorong evaluasi tata kelola program.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kamis (3/8/2026)

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan anggaran BGN sebesar Rp240,2 triliun dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Jumat (14/8/2026)

Charles Honoris menyatakan perlunya desain ulang total MBG dan mengusulkan dapur dikembalikan ke sekolah.

Sabtu (5/9/2026)

IDN Times mengutip keterangan gambar unggahan Thread yang menyebut PDIP mendesak sekolah gratis dan menolak anggaran MBG.

kini

Narasi bahwa PDIP menolak anggaran MBG dinyatakan sebagai misinformasi. PDIP disebut hanya mengkritik alokasi anggaran pendidikan untuk MBG.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Narasi bahwa PDIP menolak anggaran MBG Rp240 triliun disebut sebagai misinformasi.
Who?
PDIP, BGN, Sudaryono, Budi Sulistiono, Charles Honoris, Presiden Prabowo Subianto, dan Komisi IX DPR RI terlibat dalam pembahasan ini.
Where?
Rapat kerja berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta. Charles Honoris menyampaikan pandangannya di Gedung DPR RI, Jakarta.
When?
Unggahan dikutip pada Sabtu (5/9/2026). Sudaryono berbicara pada Kamis (3/8/2026), sedangkan Charles pada Jumat (14/8/2026).
Why?
PDIP menyoroti penggunaan alokasi anggaran sektor pendidikan untuk MBG dan meminta evaluasi total tata kelola program.
How?
Seluruh fraksi Komisi IX DPR RI menyetujui usulan anggaran BGN. Charles mendorong desain ulang MBG dengan mengembalikan dapur ke sekolah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Ada cerita di Thread yang bilang PDIP menolak uang untuk Makan Bergizi Gratis. Tapi, PDIP tidak menolak uang MBG. PDIP mengkritik uang pendidikan yang dipakai untuk MBG. BGN mendapat uang Rp240,15 triliun untuk 2027. Charles Honoris juga ingin program MBG dibuat ulang dan dapurnya dikembalikan ke sekolah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Penjelasan mengenai posisi PDIP memperlihatkan adanya perhatian terhadap penggunaan anggaran pendidikan dalam program MBG. Dukungan untuk melanjutkan MBG yang disertai usulan desain ulang dan pelibatan kantin sekolah menunjukkan pembahasan program juga mencakup tata kelola, penerima manfaat, serta upaya memperkecil ruang terjadinya korupsi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Sebuah narasi di media sosial Thread menyatakan adanya penolakan PDIP terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dalam sebuah unggahan oleh pengguna Thread dengan akun bernama totalalpha.id menyebutkan, PDIP menolak keras alokasi anggaran BGN sebesar Rp240 triliun. Unggahan tersebut juga disertai gambar dengan narasi PDIP telah bangun dari tidur panjang dengan mengkritik program pemerintah.

"Bangun dari tidur panjang, PDIP kini desak sekolah gratis dan tolak anggaran MBG," demikian keterangan gambar itu, dikutip IDN Times, Sabtu (5/9/2026).

Namun, benarkah PDIP menolak keras alokasi anggaran MBG 2027?

1. BGN dijatah Rp240 triliun pada anggaran 2027

Salah program pemerintah pusat yakni MBG yang ikut mendongkrak daya beli menurun, Jumat (31/7/2026).(IDN Times/Foto : Ilustrasi)

Badan Gizi Nasional (BGN) mendapatkan jatah anggaran sebesar Rp240,15 triliun pada APBN 2027. Sebanyak Rp232,87 triliun atau 96,95 persen dialokasikan penuh untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sedangkan, sebanyak Rp7,3 triliun atau sekitar 3,05 persen dari total anggaran dialokasikan untuk mendukung dukungan manajemen BGN.

"Anggaran Badan Gizi Nasional yaitu sebesar Rp240,2 triliun," kata Kepala BGN, Sudaryono, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/8/2026).

Berdasarkan jenisnya, dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp233,12 triliun atau 97,08 persen dialokasikan untuk belanja barang. Sedangkan, belanja pegawai dijatah sebesar Rp7,08 triliun atau 2,92 persen.

Berdasarkan fungsinya, Sudaryono mengatakan, dari total tersebut sebanyak Rp198,96 triliun atau 82,83 persen digunakan untuk fungsi pendidikan. Anggaran ini dialokasikan untuk penerima manfaat peserta didik di satuan pendidikan, termasuk guru dan tenaga pendidikan.

Sedangkan, Rp33,54 triliun atau 13,96 persen digunakan untuk fungsi kesehatan bagi penerima manfaat 3B: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kemudian, berdasarkan fungsi pelayanan umum sebesar 7,69 triliun atau 3,2 persen untuk mendukung kegiatan-kegiatan teknis MBG dan dukungan manajemen di BGN.

"Menurut fungsinya, total anggaran tadi itu terbagi ke dalam tiga fungsi alokasi," kata dia.

2. PDIP kritik penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG

Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Caringin 1, Kabupaten Pandeglang (Dok. IDN Times/Kosasih)

Seluruh fraksi di Komisi IX DPR RI telah menyetujui usulan BGN mengenai anggaran sebesar Rp240 triliun pada APBN 2027. Anggota DPR dari Fraksi PDIP sedianya tidak menolak anggaran MBG, tetapi menyoroti alokasi penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Budi Sulistiono, dalam rapat paripurna di DPR sempat menolak alokasi anggaran pendidikan untuk MBG. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP, Charles Honoris mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan program MBG di tengah beragam persoalan yang tengah dihadapi BGN.

Meski begitu, Charles menilai program MBG perlu dirancang ulang untuk mengatasi berbagai persoalan di BGN. Salah satunya, dia mendorong agar program MBG diserahkan ke kantin sekolah.

"Saya tetap berpendapat bahwa kita harus melakukan redesign (desain ulang) total dari program ini, tidak bisa lagi menggunakan format seperti sekarang, yaitu, ya, kita kembalikan saja dapur ke sekolah," kata Cahrles di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurut dia, pelibatan kantin sekolah dalam program MBG dapat memperkecil ruang terjadinya kasus-kasus korupsi. Sebab, korupsi tidak hanya terjadi di BGN, melalui proses pengadaan barang dan jasa saja, melainkan juga di dapur-dapur MBG.

"Ada ya yang melakukan korupsi dengan tidak memberikan kepada anak-anak haknya gitu kan," ujar dia.

3. Kabar PDIP menolak anggaran MBG misinformasi

Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Serangan. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Berdasarkan penelusuran IDN Times, tidak ada sikap tegas dari PDIP untuk menolak anggaran MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. PDIP hanya mengkritik penggunaan alokasi anggaran sektor pendidikan untuk MBG.

Selain itu, MBG juga meminta adanya evaluasi total untuk merombak seluruh sistem dan tata kelola MBG. Oleh karena itu, narasi yang menyebutkan PDIP menolak anggaran MBG merupakan misinformasi.