Menkes Siap Awasi Nutri Level Pelaku Usaha usai Putusan MK
- Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terkait UU Kesehatan, sehingga pelaku usaha wajib mencantumkan label, warna, dan simbol Nutri Level pada makanan serta minuman mengandung gula, garam, dan lemak.
- Kemenkes yang sebelumnya merencanakan penerapan bertahap kini harus mempercepat pelaksanaan kebijakan Nutri Level bagi pelaku usaha.
- Kemenkes menyiapkan pengawasan bersama Kemenko PMK; sebelum aturan wajib berlaku, tujuh merek besar telah sukarela menerapkan Nutri Level pada menu minuman.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mendorong penerapan Nutri Level secara wajib pada produk makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak (GGL), menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 110/PUU-XXIV/2026.
"Jadi undang-undangnya jadi seperti itu. Mahkamah Konstitusi bisa langsung memastikan undang-undangnya seperti apa. Jadi ada kata-kata mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan label, warna, dan simbol pada kemasan makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak," ucap Menkes, Budi Gunadi Sadikin, dalam konferensi pers di Gedung Kemenkes, Kamis (22/10/2026).
1. Pelaku usaha wajib terapkan nutri level
ilustrasi Nutri-Level (Dok. Kemenkes BKPK) Budi menjelaskan sebelumnya Kemenkes berencana menerapkan Nutri Level secara bertahap melalui sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat. Pemerintah juga ingin melihat penerimaan industri sebelum kebijakan tersebut diberlakukan lebih luas.
Namun, gugatan terhadap Undang-Undang Kesehatan yang meminta pencantuman Nutri Level diwajibkan, justru dikabulkan MK. Putusan tersebut membuat Kemenkes perlu mempercepat langkah penerapannya.
“Jadi justru dengan adanya MK, Kementerian Kesehatan, yang tadi mau secara bertahap harus segera meminta pelaku usaha wajib memenuhinya," katanya.
2. Siapkan pengawasan penerapan
ilustrasi membaca nutri level di kemasan makanan (IDN Times/NRF) Kemenkes juga menyiapkan pengawasan dan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), terkait pelaksanaan kebijakan tersebut.
"Sehingga dengan demikian, kita juga harus melakukan pengawasan yang lebih baik dan berkoordinasi dengan Kemengko PMK, karena batas maksimalnya itu wewenangnya ada di Kemengko PMK, di undang-undang-undang," ucapnya.
3. Tujuh brand sudah cantumkan nutri level
Sebanyak tujuh brand sudah terapkan nutri level. (Tangkapan layar paparan Kemenkes) Sebelum putusan MK, Kemenkes telah mendorong pelaku usaha untuk mengadopsi Nutri Level secara sukarela. Sehingga saat ini, tujuh merek besar disebut telah bersedia menerapkan sistem pelabelan tersebut pada menu minuman mereka.
"Sampai sekarang tujuh brand, karena ini sifatnya tidak wajib dulu ya, kita mulai sosialisasi dulu, supaya industri juga bisa menerima, supaya masyarakat bisa memahami pentingnya bagi kesehatan mereka apa. Dan kita mau tes juga, intinya acceptance-nya seperti apa," katanya.
