Demokrat soal Demo Mahasiswa: Silakan Aksi, Jangan Caci Maki

21 Jun 2026, 08:23 WIB

Santi Dewi

News

Channel

Add Us on Google

Demokrat soal Demo Mahasiswa: Silakan Aksi, Jangan Caci Maki

BEM UI saat demo di Kemendikdasmen pada Senin (2/5/2026). (Dok. Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan)

Intinya Sih

Gini Kak

Sisi Positif

Partai Demokrat mendukung aksi mahasiswa menyampaikan kritik terhadap pemerintah Prabowo, namun menekankan pentingnya menjaga etika dan menyuarakan aspirasi secara beradab tanpa caci maki.
BEM UI memastikan akan menggelar aksi lanjutan setelah demo 12 Juni 2026 dengan tuntutan yang lebih luas, tetap fokus pada isu rakyat, dan belum menentukan waktu pelaksanaan berikutnya.
Mahasiswa mendesak Presiden Prabowo mengakui kondisi ekonomi Indonesia sedang krisis serta menyoroti turunnya kepercayaan publik akibat rendahnya Indeks Persepsi Korupsi meski ada penindakan hukum.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Mahasiswa banyak yang demo karena tidak setuju sama program makan gratis dari pemerintah Pak Prabowo. Partai Demokrat bilang boleh demo, tapi jangan marah-marah atau ngomong kasar. Mahasiswa dari Universitas Indonesia sudah demo di Bundaran HI dan mau demo lagi. Mereka ingin pemerintah jujur soal ekonomi yang sedang susah. Pemerintah bilang semua masukan akan dipikirkan dulu.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pernyataan Partai Demokrat yang menghargai aksi mahasiswa menunjukkan semangat demokrasi yang sehat, di mana kritik dianggap bagian penting dari kehidupan berbangsa. Sikap terbuka terhadap masukan serta ajakan menyampaikan aspirasi secara beradab mencerminkan upaya menjaga dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat budaya politik yang saling menghormati.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Partai Demokrat mempersilakan mahasiswa turun ke jalan untuk menyampaikan kritik terhadap program pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Namun, kritik yang disampaikan sebaiknya disuarakan dengan cara yang beradab. Tetapi, sebelum turun ke jalan, aspirasi juga bisa disampaikan lewat DPR atau dengan beraudiensi ke kementerian terkait.

"Ya, demo juga boleh. Silakan. Tapi, Demokrat juga pernah menyampaikan beberapa waktu lalu. Kita ini kan bangsa yang istilahnya beradab, ya kan? Sampaikan lah dengan cara-cara yang baik," ujar Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra, ketika dihubungi pada Sabtu malam, 20 Juni 2026.

Ia pun mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia yang turun ke Bunderan Hotel Indonesia pada Jumat, 12 Juni 2026. Sebelum turun ke jalan pun, BEM UI sudah membuat pernyataan di akun media sosialnya. Herzaky menilai pernyataan yang disampaikan sudah pas.

"Demonstrasi kemarin kan keras sekali. Saya sebagai alumni UI, misalnya membaca statement di medsos keras sekali. Cukup lah gitu. Tajam mengkritik pemerintah. Kata-katanya tidak kasar, tidak menyerang secara personal dan tidak ada caci maki," tutur dia.

Ia juga menggarisbawahi terbuka terhadap masukan mahasiswa. Sebab dulu, Herzaky mengaku juga merupakan aktivis kampus. Namun, ia mengingatkan agar pernyataan yang disampaikan dipikirkan lebih dulu sebab begitu beredar luas di media sosial maka condong cepat viral di ruang publik.

1. Pemerintah bakal mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan mahasiswa

Juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra di area Senayan, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

Lebih lanjut, ketika ditanyakan respons pemerintah tidak mengakomodir tuntutan mahasiswa, Herzaky mengatakan, setiap masukan dari berbagai elemen masyarakat akan dipertimbangkan kembali. Cara pandangnya pun tidak hanya dari satu sisi saja. Salah satu tuntutan mahasiswa di dalam aksi yang tak diakomodir sepenuhnya oleh pemerintah yakni soal penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski menuai kritik dari banyak pihak, pemerintah memutuskan program MBG tetap dipertahankan. Namun, penerima manfaat MBG yang akan dievaluasi. Salah satunya, siswa SMA berpeluang dicoret dari penerima manfaat MBG.

"Kami kan melihatnya secara sistem. Bagi kita yang mohon maaf, di Jakarta, tentu memiliki pandangan berbeda dari yang ada di Mamuju misalnya. Saya dua minggu lalu baru pulang dari Sambas, mereka mengatakan baru satu SMP dan 3 SD yang baru mendapat MBG. Alasannya tidak ada SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang mau mengantar. Jalannya jelek," tutur dia.

2. BEM UI pastikan ada aksi lanjutan usai demo 12 Juni

BEM UI saat membubarkan diri dari Mabes Polri (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia memastikan aksi demo #IndonesiaMenujuBangkrut tidak berakhir pada Jumat (12/6/2026). Mereka bakal menggelar aksi lanjutan di Bunderan Hotel Indonesia. Konfirmasi adanya aksi lanjutan disampaikan oleh Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan.

"Masih ada aksi lanjutan. Kami akan ada aksi lagi di tempat yang sama," ujar Yatalathof kepada IDN Times lewat pesan pendek pada Senin, 15 Juni 2026.

Ketika ditanyakan mengenai tuntutan, mahasiswa yang akrab disapa Athof itu menyebut isi tuntutan akan lebih luas. Namun, dia memastikan isi tuntutan tetap sesuai dengan aspirasi masyarakat.

"Yang kami inginkan adalah jumlah dan isinya tetap on point agar tidak ada kebingungan di benak masyarakat," kata dia.

Notifikasi adanya aksi lanjutan juga disampaikan lewat akun media sosial resmi BEM UI. Di akun tersebut tertulis 'Kami akan datang lagi merebut Bundaran HI, merebut kemenangan rakyat. #MenujuIndonesiaBangkrut.'

"Kami tidak akan pernah menyerah. Selama keadilan belum berpihak kepada rakyat, perjuangan ini tidak akan pernah berhenti. Kami akan datang lagi, kami akan merebut Bunderan HI. Kami akan merebut kemenangan," demikian isi tulisan di unggahan BEM UI tersebut.

Ketika IDN Times tanyakan kapan aksi lanjutan itu dilakukan BEM UI, Athof mengaku belum bisa membocorkannya. Sebab, saat ini masih dalam tahap diskusi. Dalam aksi Jumat lalu, mahasiswa UI dan sejumlah kampus lainnya belum berhasil menyampaikan aspirasi di Bunderan Hotel Indonesia lantaran diblokade oleh personel kepolisian dan TNI.

3. Mahasiswa desak Prabowo mengakui kondisi ekonomi tidak baik-baik saja

Situasi aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Jumat (12/6/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Athof mengatakan, pihaknya memiliki lima tuntutan untuk disampaikan ke pemerintahan Prabowo Subianto. Namun, di antara lima tuntutan itu, ada satu poin yang paling mudah dilakukan, yakni Prabowo berhenti menyangkal bahwa kondisi ekonomi di Tanah Air baik-baik saja.

"Pemerintah tinggal muncul ke publik dan lakukan tuntutan kelima. Prabowo berhenti mengelak dan mengakui ada krisis. Sekarang, kondisi sudah krisis dan itu ada di mana-mana. Tapi, pemerintah masih menganggap kondisi baik-baik saja," ungkap Athof.

Bahkan, tingkat kepercayaan publik ke pemerintah terus menurun. Sebagai bukti, meski kejaksaan sudah beberapa kali memamerkan uang hasil sitaan dari tersangka kasus korupsi, tetapi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2025 tetap jeblok.

"Jadi, penindakan korupsi untuk menyingkirkan lawan politik atau penegakan hukum. Itu kan sekarang yang jadi pertanyaan banyak orang," ujar dia.