Jakarta, IDN Times — Plt. Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, menjelaskan alasan pertemuan antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan perwakilan mahasiswa digelar secara tertutup di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).
Al Muktabar mengatakan pertemuan tersebut merupakan respons pemerintah atas aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa ingin menyampaikan pandangan mereka secara langsung kepada Wakil Presiden melalui perwakilan.
"Ini secara bottom-up dari mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi dan dari mahasiswa-mahasiswa itu direspons untuk bisa menyampaikan secara langsung dalam bentuk perwakilan," ujar Al Muktabar di Istana Wakil Presiden.
Terkait aksi demonstrasi yang telah berlangsung selama dua hari, dia mengatakan Gibran menghormati kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi dan negara hukum.
"Pada prinsipnya Bapak Wakil Presiden, karena kita tentu adalah negara yang basisnya demokrasi dan landasan hukum, maka hal-hal seperti itu beliau sangat menghargai," katanya.
Menurutnya sikap menghargai aspirasi mahasiswa itu dibuktikan dengan kesediaan Gibran menerima langsung perwakilan mahasiswa untuk berdialog di Istana Wakil Presiden.
"Dan itulah buktinya bahwa sore ini beliau berkenan menerima perwakilan mahasiswa," ujarnya.
Sebelumnya, sebanyak 15 mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) dan Universitas MH Thamrin diterima Gibran setelah melakukan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda. Pertemuan tersebut berlangsung selama lebih dari satu jam dan membahas sejumlah tuntutan mahasiswa terhadap pemerintah.
Berikut enam poin tuntutan yang disampaikan mahasiswa ke Gibran di istana.
1. Mendesak pemerintah menghentikan sementara dan mengevaluasi secara menyeluruh program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
2. Mendesak peninjauan kembali Undang-Undang (UU) Kepolisian RI.
3. Menghentikan praktik militerisme dan menegakkan supremasi sipil.
4. Mendesak pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan ketahanan ekonomi nasional.
5. Memenuhi hak pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
6. Meninjau kembali kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai membebani masyarakat.