Jakarta, IDN Times - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, guru honorer yang diberhentikan atau terkena cleansing merupakan guru yang diangkat oleh kepala sekolah.
"Jadi apa yang dilakukan para kepala sekolah selama ini mengangkat para guru honorer tidak sepengetahuan dari Dinas Pendidikan dan tidak sesuai dengan kebutuhan, pengangkatannya tidak dipublish, dan pengangkatannya subjektivitas," ujar Budi di Balai Kota, Rabu (17/7/2024).
Budi mengatakan guru honorer tersebut diangkat oleh kepala sekolah dan dibayar dengan dana BOS tanpa seleksi yang jelas dan tidak sesuai dengan ketentuan serta kebutuhan.
"Kami sudah informasikan jauh hari ya dari 2017 jangan mengangkat guru honorer. Nah dalam praktiknya ada beberapa sekolah, kepala sekolah yang mengangkat guru honorer yang dibiayai oleh dana BOS," paparnya.
Budi menerangkan dalam Permendikbud sudah dijelaskan bahwa pemberian dana BOS untuk guru terdapat empat kriteria yakni bukan ASN, terdata di dalam Dapodik, mereka mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan(NUPTK), dan tidak ada tunjangan gurunya.
"Nah dari keempat tersebut ada dua yang tidak dimiliki mereka, yaitu tidak terdata dalam data Dapodik dan tidak mempunyai NUPTK," katanya
Budi mengatakan memang pengangkatan guru honorer di sekolah jumlahnya tidak banyak, namun apabila digabungkan dengan sekolah lain maka banyak.
"Sehingga kami melakukan penataan, bukan dipecat. Kami melakukan penataan dan penertiban dalam rangka agar para guru itu benar-benar tertib," tegasnya.