Disebut Batasi Konten Karhutla, Komdigi Siap Buka Data

Mediodecci turut menyoroti angka 74 persen dalam laporan Remotivi dan SAFEnet. Persentase tersebut merujuk pada 94 dari total 127 konten yang tercatat mengalami moderasi atas permintaan Komdigi dalam periode pemantauan.

Menurutnya, angka tersebut perlu dibaca secara menyeluruh, termasuk dengan memeriksa data dasar yang digunakan kedua lembaga. Ia mengaku belum menemukan kecocokan antara angka dalam laporan tersebut dengan catatan internal kementerian.

"Kan yang keluar adalah 74 persen. Jadi, yang keluar itu kan angkanya adalah 74 persen penurunan konten kritik itu diajukan oleh KomDigi. Nah, ini perlu dilihat bahwa perlu dibaca secara utuh karena ternyata 74 persen itu adalah 94 dari 127 kasus yang mereka terima dan kelola," ujar Mediodecci.

Ia mengatakan, Komdigi belum dapat mengidentifikasi 94 konten yang dimaksud berdasarkan data yang disampaikan dalam laporan tersebut. Bahkan, pemeriksaan berdasarkan periode waktu belum menghasilkan angka yang sama.

"Dan bahkan 94 itu sendiri kami belum tahu itu yang mana. Kita coba cek secara periode aja angkanya nggak ketemu. Artinya, angka yang ditengahni KomDigi bisa jadi lebih besar daripada itu," ucap dia.

Karena itu, Mediodecci mengusulkan pertemuan langsung dengan kedua lembaga agar perbedaan data dapat ditelusuri bersama. Ia menegaskan, Komdigi tidak keberatan jika proses pemeriksaan dilakukan secara terbuka.

"Kalau memang ada data yang bisa disampaikan kepada Komdiji secara resmi, kami siap untuk melakukan pengecekan terhadap data-data tersebut," katanya.

Selain membuka data, Mediodecci mengungkapkan Komdigi sedang menyusun mekanisme pemberitahuan kepada masyarakat terkait pemutusan akses konten digital. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas amanat Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya putusan yang berkaitan dengan norma pemutusan akses dan kewajiban pemberitahuan kepada publik.

Ia mengatakan, tim Komdigi tengah menyelesaikan mekanisme notifikasi agar masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai tindakan pemutusan akses yang dilakukan pemerintah.

"Apalagi kami juga sudah mendapat amanat dari MK khususnya DGR 311 terkait dengan pemaknaan atas norma untuk pemutusan akses harus dimaknai adanya pemberitahuan atau notifikasi publik terlebih dahulu. Yang saat ini, bahkan pagi tadi kami, tim kami, sedang menyelesaikan mekanismenya untuk melakukan notifikasi publik bagaimana kita memberikan informasi kepada publik, membuka informasi kepada publik terkait dengan pemutusan akses ini," ujar Mediodecci.

Ia juga menegaskan, Komdigi bersedia melakukan evaluasi apabila ditemukan kesalahan dalam proses moderasi konten. Menurutnya, masukan dari lembaga pemantau dapat menjadi bahan perbaikan bagi kementerian.

"Apabila memang ada kesalahan moderasi yang dilakukan Komdigi, tentunya Komdigi siap untuk memperbaiki diri," kata dia.

Remotivi dan SAFEnet melaporkan adanya peningkatan moderasi konten media sosial dalam periode April hingga 8 November 2026. Berdasarkan hasil pemantauan kedua lembaga, terdapat 127 konten yang mengalami moderasi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 94 konten atau 74 persen tercatat dimoderasi atas permintaan Komdigi. Sementara itu, 33 konten lainnya atau 26 persen mengalami moderasi berdasarkan kebijakan komunitas masing-masing platform.

Laporan tersebut juga mencatat 13 konten atau 10,2 persen dari keseluruhan temuan berkaitan dengan karhutla. Sejumlah unggahan yang terdampak berisi kritik terhadap penanganan kebakaran hutan, kondisi lingkungan, hingga dampak bencana terhadap masyarakat dan satwa.

Pada platform X, misalnya, terdapat dua unggahan yang mengkritik Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan kebakaran serta satu unggahan mengenai kebakaran di Taman Nasional Way Kambas. Ketiganya dilaporkan menerima pemberitahuan dugaan pelanggaran hukum atas permintaan Komdigi.

Selain itu, pemantauan menemukan konten bertema karhutla di Instagram dan Threads yang diduga mengalami pembatasan. Di Threads, salah satu bentuk moderasi yang ditemukan berupa pembatasan akses berdasarkan lokasi atau geolock, sehingga konten tidak dapat diakses menggunakan alamat IP Indonesia.

SAFEnet dan Remotivi juga menyoroti penghapusan video investigasi mengenai kualitas udara di Kalimantan Tengah yang diunggah Nalar Rawat Institute. Video tersebut membahas karbon monoksida dan lonjakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), tetapi dihapus TikTok sekitar 16 jam setelah dipublikasikan.