Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Dorong PAM Jaya IPO, Pramono Contohkan Keberhasilan Megawati

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan Ground breaking Pembangunan Gedung Sentra Pelayanan PAM JAYA
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan Ground breaking Pembangunan Gedung Sentra Pelayanan PAM JAYA, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2025). (IDN Times Dini Suciatiningrum)
Intinya sih...
  • Menurut Pramono, setelah menjadi perusahaan terbuka, kinerja Bank Mandiri justru semakin solid dan menjadi salah satu bank BUMN terbaik hingga saat ini.
  • Pramono meyakini bahwa tidak semua BUMN maupun BUMD memiliki kinerja buruk. Dengan tata kelola yang profesional, PAM Jaya juga berpeluang menjadi rujukan dalam pengelolaan air bersih.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mencontohkan keberhasilan restrukturisasi perbankan nasional pada era Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai alasan optimistis terhadap rencana Initial Public Offering (IPO) PAM Jaya.

Pramono mengatakan, penggabungan sejumlah bank pemerintah yang kemudian melahirkan Bank Mandiri menjadi titik awal keberhasilan BUMN yang dikelola secara profesional dan melantai di bursa.

“Saya belajar dari pengalaman panjang ketika Presiden Megawati pada waktu itu menggabungkan beberapa perbankan kemudian menjadi Bank Mandiri. Itulah awal mula kemudian BUMN di-go-public-kan,” ujar Pramono di Gedung PAM JAYA, Kamis (8/1/2025).

1. Contohkan kinerja Bank Mandiri era Megawati

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP. (Dok. Media PDIP).
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP. (Dok. Media PDIP).

Menurut dia, setelah menjadi perusahaan terbuka, kinerja Bank Mandiri justru semakin solid dan menjadi salah satu bank BUMN terbaik hingga saat ini.

“Sekarang ini mohon maaf, perbankan BUMN yang salah satu terbaik adalah Bank Mandiri. Bahkan hampir sebagian besar alumninya akhirnya ke BNI, ke BRI, ke BTN, dan seterusnya,” kata dia.

2. Tidak semua BUMN maupun BUMD memiliki kinerja buruk

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan Ground breaking Pembangunan Gedung Sentra Pelayanan PAM JAYA
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan Ground breaking Pembangunan Gedung Sentra Pelayanan PAM JAYA, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2025). (IDN Times Dini Suciatiningrum)

Berangkat dari pengalaman tersebut, Pramono meyakini bahwa tidak semua BUMN maupun BUMD memiliki kinerja buruk. Dia menilai, dengan tata kelola yang profesional, PAM Jaya juga berpeluang menjadi rujukan dalam pengelolaan air bersih.

“Kalau secara profesional saudara-saudara bisa melakukan perbaikan terhadap mekanisme manajemen air di Jakarta untuk kebutuhan publik, saya yakin suatu hari perusahaan-perusahaan swasta yang dulu bekerja di Jakarta akan belajar dari saudara-saudara sekalian,” ujar dia.

3. IPO PAM Jaya sebesar 30 persen

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan Ground breaking Pembangunan Gedung Sentra Pelayanan PAM JAYA
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan Ground breaking Pembangunan Gedung Sentra Pelayanan PAM JAYA, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2025). (IDN Times Dini Suciatiningrum)

Pramono mendorong rencana IPO PAM Jaya sebesar maksimal 30 persen pada 2027. Langkah ini dinilai penting agar perusahaan daerah tersebut semakin akuntabel, transparan, dan efisien dalam melayani kebutuhan air bersih warga Jakarta.

Pramono menilai pengelolaan air bersih oleh swasta selama puluhan tahun tidak memberikan hasil yang optimal. Menurut dia, BUMD seperti PAM Jaya justru memiliki potensi besar untuk dikelola secara profesional dan sehat.

“Terus terang saya yang akan mendorong PAM Jaya ini untuk IPO. Kenapa IPO? Air di Jakarta ini sudah diurus puluhan tahun oleh swasta, gak pernah benar. Jadi belum tentu BUMN atau BUMD itu kalah sama swasta,” ujar Pramono.

Meski mendorong IPO, Pramono menegaskan, porsi saham yang dilepas ke publik tidak boleh lebih dari 30 persen. Tujuannya agar kendali dan kewenangan pengelolaan air tetap berada di tangan pemerintah daerah.

“IPO-nya tidak boleh lebih dari tiga puluh persen supaya tetap kontrol kewenangan sepenuhnya ada di kita. Karena air ini filosofinya memang untuk kebutuhan masyarakat, apalagi air di Jakarta mungkin berbeda dengan air di tempat-tempat lain yang diolah dari sungai kebanyakan mayoritas" kata dia.

Share
Topics
Editorial Team
Deti Mega Purnamasari
EditorDeti Mega Purnamasari
Follow Us

Latest in News

See More

Korea Selatan Minta Bantuan China Buat Stop Proyek Nuklir Korut

09 Jan 2026, 12:56 WIBNews