Golkar Dukung Impor Mobil India Ditunda, Singgung Kemandirian Bangsa
- Golkar melalui Idrus Marham mendukung penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India agar kebijakan ekonomi nasional tetap sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
- Idrus menegaskan pentingnya memperkuat industri manufaktur dalam negeri dan memastikan setiap kebijakan ekonomi dijalankan secara terkoordinasi, konsisten, serta berpihak pada kepentingan bangsa.
- Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara mengklaim efisiensi Rp46,5 triliun dari rencana impor tersebut namun menyatakan siap menghentikan proyek jika pemerintah dan DPR memutuskan demikian.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham mendukung rencana importasi 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ditunda. Ia mengatakan, arah kebijakan ekonomi nasional harus sejalan dengan amanat konstitusi.
Idrus menekankan, dalam Pasal 33 UUD 1945 menegaskan pentingnya sistem perekonomian nasional yang mandiri, terintegrasi, dan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama ekonomi—tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila dan cita-cita besar pembangunan nasional.
“Secara konseptual, kita berbicara tentang penataan sistem perekonomian nasional yang mandiri dan terintegrasi, yang diinspirasi oleh ideologi dan falsafah bangsa. Itu pengejawantahan Pasal 33 UUD 1945,” kata Idrus kepada wartawan, Rabu (25/2/2026).
1. Industri manufakfur harus jadi prioritas pemerintah
Idrus menambahkan, konsep besar saja tidak cukup. Pada tataran operasional, strategi pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan komprehensif agar tidak berjalan parsial.
“Kalau kita bicara strategi, itu berarti bicara koordinasi, substansi, dan konsistensi dalam pelaksanaan. Jangan sampai kebijakan strategis justru tidak memberi efek bangkitan bagi industri dalam negeri,” ujarnya.
Idrus mengatakan, memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo, penataan sistem perekonomian nasional harus semakin ditegaskan, terutama dalam memperkuat industri manufaktur dalam negeri dan rantai pasok nasional.
“Penundaan bukan berarti menolak pembangunan. Justru ini upaya memastikan kebijakan benar secara konsep dan benar dalam pelaksanaannya. Memahami dulu baru mendukung. Jangan mendukung tanpa memahami,” kata Idrus.
2. Ekonomi harus berpihak pada kepentingan bangsa
Dalam kerangka politik Koalisi Indonesia Maju, ia mengatakan, sinergi antara pemerintah dan parlemen sejatinya merupakan satu kesatuan.
Karena itu, menurut dia, langkah DPR yang mendesak penundaan kebijakan importasi mobil India ini dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif dalam menjaga arah kebijakan nasional tetap sejalan dengan arsitektur besar ekonomi presiden.
Menurut dia, substansi utama persoalan ini bukan semata soal impor atau tidak impor, melainkan konsistensi terhadap desain besar kemandirian ekonomi nasional.
“Ini soal menjaga agar setiap kebijakan selaras dengan cita-cita kemandirian ekonomi. Kita ingin sistem ekonomi yang terintegrasi, kuat, dan berpihak pada kepentingan internal bangsa,” ujar dia.
3. Bos Agrinas klaim bisa efisiensi Rp46,5 Triliun
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Joao Angelo De Sousa Mota mengklaim pihaknya mampu melakukan efisiensi hingga Rp46,5 triliun dari pengadaan 105 ribu unit kendaraan pikap dan truk ringan dari India.
Adapun efisiensi tersebut berasal dari anggaran pengadaan sarana dan prasaran perseroan yang diperoleh dari pinjaman bank-bank anggota Himbara sebesar Rp200 triliun.
"Secara singkat saja bahwa dengan pengadaan sarana-prasarana ini Agrinas Pangan bisa melakukan efisiensi sebesar Rp46,5 triliun," kata Joao saat konferensi pers di Yodya Tower, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Menurut dia, selama ini yang menolak impor pikap adalah individu-individu, bukan pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.
"Yang menolak ini siapa? karena saya ini kan BUMN. Saya pasti taat kepada pemerintah dan taat kepada pemerintah dan rakyat jadi kami hanya setia kepada negara dan rakyat, tidak kepada individu atau kelompok tertentu," kata Joao.
Kendati begitu, Joao memastikan jika pemerintah memutuskan menghentikan impor pikap, maka dirinya juga akan mematuhi perintah tersebut.
"Selama negara berpihak mendukung apa yang kami lakukan akan kami laksanakan, tapi kalau negara dan DPR mengatakan bahwa kami harus hentikan, kami hentikan dengan segala risiko yang tadi saya sudah sampaikan," ujar Joao.
