15 Negara Bagian AS Gugat Trump karena Kebijakan Vaksin
- Sebanyak 15 negara bagian AS menggugat Donald Trump atas kebijakan vaksin anak yang dinilai merugikan dan mengabaikan riset ilmiah serta rekomendasi medis dari para ahli.
- Kebijakan tersebut memangkas jumlah dosis vaksin anak dari 17 menjadi 11 suntikan dan menghapus beberapa vaksin penting seperti rotavirus, influenza, meningitis, serta hepatitis A.
- Trump berdalih meniru sistem Denmark, namun para jaksa dan ahli medis menilai langkah itu berisiko tinggi karena kondisi kesehatan masyarakat AS berbeda jauh dengan negara tersebut.
Jakarta, IDN Times - Sebanyak 15 negara bagian di Amerika Serikat yang dipimpin oleh gubernur dari Partai Demokrat menggugat Donald Trump ke pengadilan pada Selasa (24/2/2026). Gugatan ini dilontarkan sebagai bentuk protes para gubernur terhadap kebijakan vaksin Trump yang dianggap merugikan anak-anak di Negeri Paman Sam.
“Sekretaris Robert F. Kennedy Jr. dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) di bawah kepemimpinannya mengabaikan penelitian ilmiah selama beberapa dekade, mengabaikan para ahli medis yang kredibel, dan mengancam akan membebani sumber daya negara serta membuat anak-anak Amerika (Serikat) semakin sakit,” kata Jaksa Agung California, Rob Bonta, yang memimpin gugatan tersebut dalam konferensi pers, seperti dilansir The Strait Times.
1. Trump membatasi jumlah dosis vaksin untuk anak-anak di AS
Tuntutan ini bermula saat Trump meluncurkan kebijakan terkait vaksin di AS pada Januari 2026 lalu. Saat itu, Kementerian Kesehatan AS dan CDC di bawah perintah Trump memutuskan untuk mengurangi jumlah dosis vaksin untuk anak-anak dari yang semula 17 jadi 11 suntikan.
Selain itu, Kementerian Kesehatan AS dan CDC juga menghapus berbagai jenis vaksin penting yang direkomendasikan untuk anak-anak. Beberapa di antaranya, seperti vaksin rotavirus, influenza, penyakit meningitis, dan hepatitis A.
Menurut Menteri Kesehatan AS, Robert F. Kennedy Jr., kebijakan ini dilakukan karena angka vaksinasi di Negeri Paman Sam menurun drastis. Oleh karena itu, negara tidak perlu lagi menyediakan beragam vaksin untuk anak-anak.
2. Trump meniru kebijakan kesehatan di Denmark
Menurut Trump, kebijakan vaksin yang diterapkan kepada anak-anak di AS ini bertujuan untuk membuat kebijakan AS sama dengan negara lain di dunia. Contohnya seperti di Denmark. Namun, pengadilan AS menganggap meniru kebijakan kesehatan negara lain seperti Denmark seharusnya tidak dilakukan. Sebab, kebijakan negara lain belum tentu cocok untuk diterapkan di AS.
Di Denmark, anak-anak memang tidak diwajibkan melakukan banyak vaksin untuk mencegah penyakit. Namun, jika dilihat lebih dalam, kebijakan tersebut masuk akal. Sebab, Denmark merupakan negara kecil yang homogen sehingga kasus penyakit menular di sana tidak sebanyak di AS. Apalagi, sistem kesehatan di Denmark juga sudah sangat baik sehingga penyakit-penyakit menular yang menyerang anak-anak dan kalangan usia lain bisa diatasi dengan mudah .
“Meniru jadwal vaksinasi Denmark tanpa meniru sistem perawatan kesehatan Denmark tidak memberikan lebih banyak pilihan kepada keluarga, itu hanya membuat anak-anak tidak terlindungi dari penyakit serius,” kata Jaksa Agung Arizona, Kris Mayes.
3. Kebijakan vaksin Trump sudah menuai kecaman dari ahli medis
Kebijakan ini sebetulnya sudah menuai banyak kecaman dari banyak ahli medis di AS. Salah satunya dari seorang ahli virologi sekaligus anggota komite koordinasi Defend Public Health, James Alwine.
Alwine menilai kebijakan pemotongan jumlah rekomendasi dan penghapusan beberapa vaksin untuk anak-anak di AS justru akan membuat mereka rentan terserang penyakit menular. Sebab, tubuh anak-anak di AS jadi tidak punya sistem imun yang kuat karena tidak diberi vaksin dalam jumlah yang cukup.
“Keputusan ini akan membahayakan dan membunuh anak-anak di AS, seperti semua keputusan anti-vaksinasi yang lain. Sebab, virus dan bakteri yang sebelumnya terkendali kini bisa dilepaskan kepada kelompok yang paling rentan,” kata Alwine pada Januari lalu dilansir The Guardian.
