Dorong PAM Jaya IPO, Pramono: Diurus Swasta Puluhan Tahun Gak Benar
Cakupan layanan air bersih lebih dari 80 persen
Porsi saham IPO tidak boleh lebih dari 30 persen
Jakarta, IDN Times – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendorong rencana Initial Public Offering (IPO) PAM Jaya sebesar maksimal 30 persen pada 2027. Langkah ini dinilai penting agar perusahaan daerah tersebut semakin akuntabel, transparan, dan efisien dalam melayani kebutuhan air bersih warga Jakarta.
Pramono menilai, pengelolaan air bersih oleh swasta selama puluhan tahun tidak memberikan hasil yang optimal. Menurut dia, BUMD seperti PAM Jaya justru memiliki potensi besar untuk dikelola secara profesional dan sehat.
“Terus terang saya yang akan mendorong PAM Jaya ini untuk IPO. Kenapa IPO? Air di Jakarta ini sudah diurus puluhan tahun oleh swasta, gak pernah bener. Jadi belum tentu BUMN atau BUMD itu kalah sama swasta,” ujar Pramono saat groundbreaking Gedung PAM, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2025).
1. Cakupan layanan air bersih lebih dari 80 persen
Dia mengatakan, PAM Jaya mengalami kebangkitan atau reborn sejak 2022–2023. Saat ini, cakupan layanan air bersih di Jakarta telah mencapai sekitar 80 persen dan kondisi keuangan perusahaan dinilai sangat sehat.
“Sekarang ini air sudah delapan puluh persen. PAM Jaya sudah sangat sehat sekali. Keuntungannya sudah lumayan besar dan saya menargetkan lebih dari itu,” kata dia.
2. Porsi saham yang dilepas ke publik tidak boleh lebih dari 30 persen
Meski mendorong IPO, Pramono mengatakan, porsi saham yang dilepas ke publik tidak boleh lebih dari 30 persen. Tujuannya agar kendali dan kewenangan pengelolaan air tetap berada di tangan pemerintah daerah.
“IPO-nya tidak boleh lebih dari tiga puluh persen supaya tetap kontrol kewenangan sepenuhnya ada di kita. Karena air ini filosofinya memang untuk kebutuhan masyarakat, apalagi air di Jakarta mungkin berbeda dengan air di tempat-tempat lain yang diolah dari sungai kebanyakan mayoritas" kata dia.
3. Pengawasan PAM juga melibatkan publik
Pramono berharap, persiapan IPO dapat dimulai secara matang pada 2026 dan direalisasikan paling lambat pada 2027. Dia optimistis PAM Jaya akan menjadi perusahaan yang semakin sehat dan profesional.
Menurut dia, dengan menjadi perusahaan terbuka, pengawasan terhadap PAM Jaya tidak lagi terpusat di Balai Kota, melainkan juga melibatkan publik.
“Begitu publik yang mengontrol, kalau benar apresiasi publik bagus, kalau salah pasti dikritisi. Itu yang saya inginkan,” ujar dia.
