Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengapresiasi langkah cepat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), terkait izin darurat penggunaan vaksin COVID-19 Sinovac serta sertifikasi halal.
“Dengan efisiensi 65,3 persen sudah sesuai dengan persyaratan WHO, sehingga logis untuk memulai vaksinasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang di rencanakan," kata Azis seperti dikutip dari dpr.go.id, Selasa (12/1/2021).
Walaupun demikian, Azis mengatakan bahwa DPR akan mengawasi proses vaksinasi agar dapat terlaksana sesuai aturan dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk bersinergi dengan lembaga terkait dan pemda dalam program vaksinasi COVID-19.
"Kementerian Kesehatan harus proaktif dalam mengawal agar standar mutu, SOP dan koordinasi dengan pemda serta lembaga-lembaga terkait bisa berjalan sesuai harapan," ujarnya.
"Kualitas vaksin harus dijaga, edukasi kepada tenaga medis perlu ditingkatkan dalam hal agar dapat mengedukasi kembali masyarakat saat disuntik (vaksin)," lanjutnya.
Menurut politisi Partai Golkar itu, untuk Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), kementerian-kementerian harus sigap dalam menjelaskan kepada masyarakat. Sebab, hql itu sangat penting dalam membentuk keyakinan dan kesiapan mental masyarakat.
"Namanya situasi darurat, jadi pasti banyak pertanyaan. Karena itu koordinasi antara kementerian dengan mitra-mitra terkait perlu cepat dan tepat mengedukasi masyarakat," katanya.
Ia menilai kreativitas ekstra dalam menyosialisasikan vaksin berserta efek sampingnya sangat penting. Hal yang sama juga harus dilakukan saat vaksin merek lain sudah ada.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akhirnya mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin COVID-19 Sinovac pada Senin 11 Januari 2021.
"Pemberian persetujuan untuk vaksin COVID-19 Indonesia dari WHO memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency," ujar Kepala BPOM Penny Lukito Penny dalam konferensi pers daring, Senin.
"Karena itu, pada hari ini, Senin 11 Januari 2021, memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency untuk vaksin COVID-19 yang diproduksi PT Bio Farma," lanjutnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh mengumumkan vaksin COVID-19 asal perusahaan Tiongkok, Sinovac, halal digunakan untuk masyarakat Indonesia. Hal tersebut berdasarkan hasil kesepakatan dalam Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI yang digelar pada Jumat 8 Januari 2021.
“Penjelasan dari auditor menyepakati bahwa vaksin COVID-19 Sinovac buatan China hukumnya suci dan halal,” kata Asrorun dalam jumpa pers daring yang disiarkan melalui channel YouTube MUI TV, Jumat.
Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19, menggelar kampanye 3M: Gunakan Masker, Menghindari Kerumunan, atau jaga jarak fisik dan rajin Mencuci tangan dengan air sabun yang mengalir. Jika protokol kesehatan ini dilakukan dengan disiplin, diharapkan dapat memutus mata rantai penularan virus. Menjalankan gaya hidup 3M, akan melindungi diri sendiri dan orang di sekitar kita. Ikuti informasi penting dan terkini soal COVID-19 di situs covid19.go.id dan IDN Times.