Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
DPR Panggil Menhaj Bahas Persiapan Haji 2026 di Tengah Konflik Timteng
Komisi VIII DPR memanggil Kementerian Haji dan Umrah bahas haji 2026 di tengah eskalasi di Timur Tengah. (IDN Times/Amir Faisol)
  • Komisi VIII DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Haji dan Umrah untuk membahas persiapan haji 2026 di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah.
  • DPR meminta penjelasan pemerintah terkait langkah kontijensi, termasuk kemungkinan pembatalan pemberangkatan dan negosiasi ulang kontrak layanan haji.
  • Komisi VIII juga menyoroti pentingnya mitigasi darurat jika jemaah sudah berada di Arab Saudi saat situasi perang semakin memanas.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Orang-orang di DPR duduk rapat sama Menteri Haji dan wakilnya. Mereka ngomong soal rencana haji tahun 2026. Tapi sekarang di Timur Tengah lagi ada perang antara Israel, Amerika, dan Iran. Banyak negara kena serangan. DPR mau tahu kalau nanti jamaah sudah berangkat terus perang makin parah, apa yang harus dilakukan supaya semua aman.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah untuk membahas persiapan pelaksanaan haji 2026, di tengah eskalasi di kawasan Timur Tengah yang memburuk akibat perang Israel, Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak. Adapun, rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar.

Ansory menyatakan, Komisi VIII DPR RI memandang perlu untuk mendengarkan penjelasan pemerintah terkait langkah kontijensi yang akan diambil terkait pelaksanaan haji, menyusul ketegangan di kawasan teluk.

"Apakah Menteri Haji dan Umrah RI juga telah mempersiapkan skema pembatalan pemberangkatan haji untuk tahun 2026 ini? Di titik apa keputusan tersebut akan diambil serta bagaimana Menteri Haji dan Umrah RI akan bernegosiasi terkait berbagai kontrak layanan yang telah ditandatangani, bahkan yang telah dibayarkan?" kata Ansory dalam rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Dia mengatakan, situasi keamanan di kawasan Timur Tengah masih sangat tidak menentu dan kondisi perang terbuka yang melibatkan beberapa negara seperti saat ini tentu akan berdampak serius terhadap keamanan regional dalam kurun waktu yang tidak sebentar.

Komisi VIII DPR juga meminta penjelasan pemerintah terhadap upaya mitigasi yang akan dilakukan setelah jemaah haji berangkat ke Arab Saudi, tapi perang di kawasan teluk semakin memanas.

"Kalau seandainya sudah berangkat jemaah, terus terjadi keadaan darurat, apa yang perlu kita antisipasi nanti kalau seandainya terjadi keadaan daruratnya setelah jemaah di Arab Saudi. Itu semuanya hal-hal mungkin rute-rute pesawatnya semuanya nanti perlu kita rundingkan bersama," kata dia.

Diketahui, serangan pesawat tak berawak dilancarkan Iran ke sejumlah negara Teluk, serta lokasi-lokasi tertentu di beberapa negara regional yang menjadi tempat pangkalan AS, terutama Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain.

Sejauh ini, serangan Iran telah menghantam Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Sementara di Iran, Bulan Sabit Merah Iran melaporkan, setidaknya 201 orang tewas dan 747 luka-luka akibat serangan AS-Israel sejak Sabtu lalu.

Editorial Team