DPR: Belum Ada Penjelasan Resmi Arab Saudi soal Penundaan Haji 2026
- DPR RI menyatakan belum ada penjelasan resmi dari pemerintah Arab Saudi terkait isu penundaan ibadah haji 2026, sementara persiapan penyelenggaraan bagi jemaah Indonesia tetap berjalan sesuai rencana.
- Pemerintah diminta menjaga komunikasi intensif dengan otoritas Arab Saudi dan memperkuat koordinasi lintas kementerian agar informasi jelas serta pelayanan haji tetap optimal bagi calon jemaah.
- Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang belum terkonfirmasi, karena hingga kini tidak ada indikasi gangguan terhadap pelaksanaan ibadah haji di Makkah dan Madinah.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menyampaikan hingga saat ini pemerintah Arab Saudi belum memberikan penjelasan resmi terkait isu dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji 2026.
Meski situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah menjadi perhatian berbagai negara, DPR RI menilai persiapan penyelenggaraan haji bagi jemaah Indonesia tetap berjalan sesuai rencana.
1. DPR pantau perkembangan yang berpotensi pengaruhi pelaksanaan ibadah haji
Abidin menjelaskan, Komisi VIII DPR RI terus memantau perkembangan situasi regional yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan ibadah haji. Namun, sampai saat ini belum ada kebijakan resmi dari pemerintah Arab Saudi yang menyatakan adanya penundaan atau pembatasan penyelenggaraan haji seperti yang pernah terjadi pada masa pandemik COVID-19.
“Kami di Komisi VIII DPR RI terus mengawal persiapan haji 2026 secara menyeluruh, mulai dari aspek regulasi, teknis penyelenggaraan, hingga pembiayaan. Sejauh ini, belum ada maklumat resmi dari pemerintah Arab Saudi mengenai penundaan atau pembatasan pelaksanaan haji,” ujar Abidin dalam keterangan di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
2. Pemerintah perlu menjaga komunikasi dan koordinasi intensif dengan otoritas Arab Saudi
Menurut legislator Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini, pemerintah Indonesia perlu terus menjaga komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan otoritas Arab Saudi guna, memastikan kejelasan informasi bagi masyarakat, khususnya calon jemaah haji. Kejelasan komunikasi, dinilai penting untuk menghindari munculnya spekulasi yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Ia pun meminta pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji 1447 Hijriah. Menurutnya, berbagai skenario antisipasi perlu disiapkan sejak dini guna memastikan pelayanan kepada jemaah tetap berjalan optimal.
“Persiapan yang matang sangat penting agar pelayanan kepada jemaah tetap terjaga, baik dari sisi fasilitas, transportasi, maupun akomodasi. Pemerintah harus memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan haji berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan,” jelasnya.
3. Masyarakat diimbau tetap tenang, tak terpengaruh informasi yang belum terkonfirmasi
Abidin juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terkonfirmasi. Ia menegaskan, hingga saat ini tidak ada indikasi bahwa dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah akan mengganggu wilayah suci seperti Makkah dan Madinah yang menjadi pusat pelaksanaan ibadah haji.
Lebih lanjut, Abidin menegaskan, Komisi VIII DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai tahapan persiapan haji, termasuk memastikan kuota jemaah Indonesia tetap terjaga serta kualitas pelayanan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Harapannya, penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M dapat berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh calon jemaah Indonesia.
