DPR Sebut PKPU Disahkan 30 Mei, Pemilu Tetap 2024

Agung menjelaskan, RDP dengan KPU dan pemerintah nantinya bakal membawa poin-poin penting dari hasil rapat konsinyering. Menurutnya dalam rapat konsinyering kemarin telah dicapai kesepahaman terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

Sehingga dalam RDP nantinya, PKPU sudah bisa disahkan dan pelaksanaan Pemilu 2024 bisa dimulai.

“Sudah ada kesepahaman, tinggal nanti pengesahannya di dalam rapat dengar pendapat,” ujar Agung.

Sebagai informasi, terdapat beberapa catatan dalam rapat konsinyering yang digelar oleh KPU, DPR, dan Kemendagri beberapa pekan lalu.

Pertama, terkait pelaksanaan penyelesaian hasil sengketa pemilu. Pemerintah meminta penguatan koordinasi antara Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mempersingkat proses sengketa dalam Pemilu 2024.

Kemudian, persoalan durasi masa kampanye. Sebelumnya durasi masa kampanye ini menjadi perdebatan karena KPU menginginkan masa kampanye 120 hari, pemerintah mengusulkan 90 hari, sementara DPR mengusulkan waktu lebih singkat 60 hari.

“KPU diminta membuat simulasi kampanye 75 hari, nanti akan dibahas dalam RDP,” ujar Agung.

Selain itu, pemerintah juga diminta memberikan kemudahan mengeluarkan regulasi tentang pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pengadaan logistik pemilu.

“Kesepakatan itu diminta tanggal 27 Mei sudah ada kabar semuanya,” kata dia.

Sementara itu, besaran anggaran untuk Pemilu 2024 sebesar Rp76,6 triliun tidak mengalami perubahan. Menurut Komisi II DPR RI, anggaran tersebut sudah termasuk besaran gaji  panitia adhoc sekitar Rp1,5 juta dan keperluan logistik KPU.

Usulan anggaran pemilu oleh KPU sebelumnya telah mengalami rasionalisasi dari nilai awal Rp86,6 triliun. Usulan anggaran ini sebelumnya mendapat kritik karena naik tiga kali lipat dari anggaran Pemilu 2019 Rp25 triliun.