DPR Targetkan RUU Satu Data Indonesia Disahkan Pekan Depan
Baleg DPR RI menargetkan RUU Satu Data Indonesia disahkan dalam rapat paripurna pekan depan setelah pemerintah menyerahkan DIM.
Pembahasan tingkat I dikebut dari Rabu hingga Jumat, lalu dilanjutkan pleno pada Senin (28/9/2026).
BSSN akan dihadirkan untuk membahas pengelolaan dan keamanan data, sementara pemerintah menyatakan siap melanjutkan pembahasan.
Jakarta, IDN Times - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia, disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pekan depan. Target tersebut disampaikan setelah pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR.
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, mengatakan pengambilan keputusan tingkat II atas RUU Satu Data Indonesia telah dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat berdasarkan keputusan Rapat Konsultasi Badan Musyawarah (Bamus) pada 26 Agustus 2026.
"Berarti kemungkinan Selasa depan (28/9/2026) nih, Pak Menteri," kata Bob dalam rapat Baleg DPR RI di Gedung DPR, Rabu (23/9/2026).
1. Baleg kebut pembahasan RUU Satu Data
DPR menggelar rapat paripurna khusus untuk HUT ke-81 DPR. (IDN Times/Amir Faisol). Bob mengatakan waktu pembahasan tingkat I sebelum rapur cukup terbatas. Baleg akan memanfaatkan waktu pekan ini yakni mulai Rabu hingga Jumat untuk menyelesaikan pembahasan. Kemudian dilanjutkan dengan pleno pada Senin, 28 September 2026.
"Kalau Selasa depan, maka kita hanya punya waktu Kamis, Jumat, ya. Rabu, Kamis, Jumat. Kalau Jumat, kalau kami selesai, sudah, saya dengar konon DIM-nya banyak dari pemerintah nih, gitu. Nah, jadi kemungkinan bisa Jumat ya. Dan Senin kita selesaikan sampai dengan pleno kembali, ya. Insyaallah," ujarnya.
Sebelum pembahasan dimulai, Baleg dan pemerintah menyepakati jadwal serta mekanisme pembahasan tingkat I. DIM yang tidak mengalami perubahan dari pemerintah dapat langsung disetujui, sedangkan DIM yang mengalami perubahan akan dibahas panitia kerja (panja).
2. Usul BSSN dilibatkan bahas keamanan data
Rapat paripurna DPR RI setujui Nuzran Joher Jadi Ketua Ombudsman 2026-2031. (IDN Times/Amir Faisol). Dalam rapat tersebut, anggota Baleg DPR RI Wahyu Sanjaya mengusulkan agar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) turut dihadirkan dalam pembahasan RUU Satu Data Indonesia.
Menurutnya, pelibatan BSSN diperlukan karena RUU tersebut berkaitan dengan pengelolaan dan keamanan data Indonesia. Wakil Ketua Baleg DPR RI Aturan Panjaitan kemudian mendukung usulan tersebut.
"Jadi mulai rapat siang nanti atau paling tidak besok, mereka kita undang kemarin untuk mungkin ada hal-hal yang bisa mereka sampaikan tentang keamanan data itu. Bukan hanya keamanan data, tapi semua yang berkaitan dengan sistem Badan 1 Indonesia itu kita masukkan," katanya.
Pelibatan BSSN dimungkinkan berdasarkan ketentuan Tata Tertib DPR. Peserta rapat kemudian menyetujui usulan untuk menghadirkan BSSN dalam pembahasan.
3. Pemerintah siap RUU Satu Data jadi undang-undang
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Prof Dr Ir Rachmat Pambudy MS. (Dok. Unair) Sementara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan pemerintah siap melanjutkan pembahasan RUU tersebut hingga menjadi undang-undang.
"Intinya kami siap untuk melanjutkan supaya RUU ini segera siap menjadi undang-undang," kata Rachmat.
![[INFOGRAFIS] AI Jadi Tempat Curhat: Tren Baru Gen Z & Milenial](https://image.idntimes.com/post/20260429/upload_9c2883de31fbc7ad993691764c90e6e3_dfc3c6ee-e42f-48f6-9f1a-cde1ce74477c.jpg)
