DPR Ungkap BP Haji Berpeluang Besar Jadi Kementerian

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengungkapkan, ada usulan BP Haji dijadikan kementerian khusus untuk mengurusi haji dan umrah. Adies menyebut, usulan itu ditujukan supaya tidak memberatkan Kementerian Agama (Kemenag).

"Ada usulan juga seperti itu (BP Haji jadi Kementerian). Jadi memang agar supaya tidak memberatkan mungkin tugas-tugas dari Kementerian Agama, maka dibentuk khusus Kementerian Haji dan Umrah," kata Adies.

Adies juga mengaku bahwa selama ini penyelenggaraan haji dan umrah kerap bermasalah. Hal ini mendasari usulan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

"Jadi pemerintah mungkin memandang perlu untuk dibuat kementerian sendiri, yang khusus mengawal, dan juga mengawasi Kementerian Haji dan Umrah, jemaah Indonesia yang memang terbanyak di seluruh dunia," ujar dia.

Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pihaknya menunggu arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait wacana perubahan nama BP Haji menjadi Kementerian Haji. Namun ia mengatakan, BP Haji merupakan badan yang dibentuk setingkat kementerian.

"Pada saat ini kan posisinya badan setingkat kementerian, jadi kementerian tapi namanya Badan kira-kira begitu. Nah, apakah nanti akan jadi kementerian, apakah tetap menjadi badan setingkat kementerian itu akan sangat tergantung dengan keputusan presiden," kata dia dalam program Ngobrol Seru by IDN Times, dikutip Rabu (6/8/2025).

Dahnil tak memungkiri, mayoritas suara di DPR mendorong agar Prabowo membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Namun, penamaan BP Haji ini jadi kewenangan Prabowo. Ia mengaku, hingga saat ini belum mengetahui lebih lanjut mengenai keputusan Prabowo ke depan.

"Kebanyakan suara dari DPR, dari fraksi-fraksi di Komisi VIII, ormas-ormas Islam, semuanya sih memang mendorong supaya Presiden membentuk Kementerian Haji dan Umrah saja. Tapi keputusan Presiden apa, saya belum tahu, tapi yang jelas nanti keputusan akhirnya ada di tangan Presiden," tutur dia.