DPRD DKI Soroti Data Bansos, Astrid Kuya: Itu Data Kacau Semua!

Subki meminta agar penetapan standar kesejahteraan masyarakat secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi dan beban ekonomi masing-masing daerah.

“Jangan dipukul rata,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi E Astrid Kuya juga. Sorotan mengarah pada validitas data penerima program bantuan seperti BPJS, Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Program Indonesia Pintar (PIP), hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Astrid meminta Pemprov DKI bersama seluruh pihak terkait segera memperbaiki dan membenahi data.

“Minta tolong sekali. Karena kisruhnya luar biasa. Itu ngaco semua datanya,” tegas dia.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Kesejahteraan Sosial (Kesra) Sekretariat Daerah DKI Jakarta Sugih Ilman menjelaskan, kini Pemprov DKI Jakarta sedang berada dalam masa transisi penggunaan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke DTSEN.

Untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, ungkap Sugih, Pemprov DKI mengecek langsung penerima bantuan yang sudah ada.

“Prioritas adalah pengecekan ground checking langsung terkait penerima Bansos existing di lapangan,” kata dia.

Sugih menambahkan, pemerintah daerah tak berkewenang menetapkan kelompok desil seseorang. Penetapannya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Sementara itu, pemerintah daerah wajib menggunakan data tunggal yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Ground checking dengan kehati-hatian melalui masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Sugih mengakui, masih terdapat masyarakat yang masuk dalam kelompok desil di bawah lima belum dapat bantuan dari pemerintah pusat. Penyebabnya, keterbatasan kuota penerima bantuan.