Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat koordinasi nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026) (Youtube.com/Sekretariat Presiden)
Drone Emprit mengungkapkan, publik menyoroti sektor-sektor ekonomi dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara kritis. Capaian investasi dan stabilitas makro yang diklaim pemerintah justru memunculkan skeptimisme karena kondisi pelemahan rupiah dan biaya hidup tinggi. Program MBG dikritik akibat kendala tata kelola dan mutu makanan.
Di bidang politik, isu kabinet gemuk, tindakan represif aparat, serta korupsi sektor publik mendorong eskalasi protes sipil. Drone Emprit mencatat, isu transparansi kualifikasi pejabat, dugaan praktik nepotisme, serta retorika provokatif pejabat publik di ruang publik justru memicu gelombang kemarahan netizen. Selain itu, publik juga menyoroti lambatnya penanganan krisis ekologis seperti karhutla.
"Mahasiswa dan elemen masyarakat sipil terus menyuarakan desakan evaluasi kineria kabinet, jaminan keamanan dalam kebebasan berekspresi, serta kecaman tajam atas tindakan represif aparat dalam penanganan demonstrasi tang menimbulkan korban," kata Drone Emprit dalam laporannya.
Drone Emprit juga mengungkapkan, sebagian publik turut mengapresiasi penindakan hukum dan pengembalian aset, tetapi hal terus dibayangi kekecewaan dan kemarahan atas munculnya kasus korupsi pada sektor publik.
"Publik berharap pemerintah memperkuat independensi penegak hukum serta menjamin partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan setiap regulasi nasional," katanya.