Gerindra: Dua Tahun Prabowo Perkuat Kemandirian Pangan-Stabilitas Ekonomi

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini menyebut, stabilitas ekonomi nasional menjadi salah satu modal penting bagi pemerintah untuk menghadapi ketidakpastian global.

Pemerintahan Prabowo disebut telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II-2026. Hal ini sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan nasional dari 8,25 persen pada September 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 430 ribu orang.

"Capaian ini patut diapresiasi, tetapi tantangan yang masih ada juga harus diakui. Evaluasi dan perbaikan perlu difokuskan pada pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan program, serta efektivitas belanja negara," ujar Sugiat.

Sugiat menjelaskan, pemerintahan Prabowo juga bertekad untuk penguatan sektor pangan sebagai bagian penting dari agenda kemandirian nasional. Pemerintah melaporkan pencapaian swasembada delapan komoditas pangan strategis, di antaranya beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Selain itu, kata dia, pemerintah juta telah menyederhanakan 145 aturan penyaluran pupuk dan menurunkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak Oktober 2025. Nilai tukar petani pada September 2026 juga tercatat mencapai 131,11 atau meningkat 1,49 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

"Kemandirian pangan harus diikuti dengan stabilitas harga yang bisa dirasakan masyarakat di seluruh daerah. Distribusi pangan, ketersediaan pupuk, dan antisipasi gangguan pasokan juga harus terus diperkuat," kata Sugiat.

Lebih jauh, Sugiat juga memaparkan kinerja Presiden Prabowo di bidang pendidikan dan kesehatan. Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilaporkan telah menjangkau 99,1 juta orang, sedangkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencakup sekitar 57 juta penerima manfaat per Agustus 2026.

Program Sekolah Rakyat juga telah beroperasi di 182 lokasi dengan jumlah siswa sekitar 44 ribu orang. Perluasan program sosial harus disertai pengawasan dan peningkatan kualitas layanan.

Sugiat menekankan pentingnya memastikan bantuan diterima masyarakat yang membutuhkan serta menjamin keamanan pangan dan kualitas pelaksanaan program.

"Keberhasilan program prioritas tidak cukup diukur dari banyaknya penerima manfaat. Yang tidak kalah penting adalah kualitas layanan, ketepatan sasaran, dan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, di sektor hilirisasi, pemerintah melalui Danantara mengelola 26 proyek strategis senilai Rp225 triliun dengan proyeksi penyerapan 37.833 tenaga kerja. Pemerintah juga melaporkan penguasaan kembali 6,22 juta hektare kawasan hutan hingga 6 Oktober 2026 melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Sugiat menilai, penguatan industri nasional dan penataan aset negara harus menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur. Sebab, keberhasilan kebijakan tersebut perlu dilihat dari realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan penerimaan negara, dan manfaat bagi daerah penghasil.

"Pengelolaan sumber daya alam dan aset negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hilirisasi juga harus memberikan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan," katanya.

Sugiat mengatakan, Gerindra mengapresiasi capaian pemerintahan Prabowo-Gibran sekaligus mendorong perbaikan terhadap program yang belum optimal. Menurut dia, pemerataan kesejahteraan, efektivitas anggaran, dan dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat harus menjadi tolok ukur utama keberhasilan pemerintahan.

"Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya soal angka pertumbuhan atau banyaknya program yang berjalan, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya. Karena itu, pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat harus terus menjadi prioritas," kata Sugiat.