Dua Tahun Prabowo, Perlindungan Perempuan Dirasa Belum jadi Prioritas

Dahlia menyoroti kesenjangan antara laporan korban dan perkara yang ditangani aparat penegak hukum. Data kepolisian pada 2025 mencatat 9.854 kasus dengan kategori terbatas, sedangkan pencatatan pengadilan belum secara khusus memuat data terpilah tindak pidana kekerasan seksual.

“Namun peningkatan kasus, belum diikuti dengan peningkatan akses layanan yang menjadi hak korban," ujarnya.

Implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juga dinilai belum optimal. Meski tujuh aturan turunan telah tersedia, korban masih menghadapi proses hukum lambat, penghentian perkara pada tahap penyelidikan atau penyidikan, serta laporan balik yang diproses lebih cepat daripada laporan korban.

“lambannya proses hukum; penghentian di tingkat penyelidikan dan penyidikan; kriminalisasi korban melalui laporan balik oleh pelaku yang kerap diproses lebih cepat oleh APH daripada laporan korban yang telah disampaikan sebelumnya; masih kuatnya budaya mempersalahkan korban (victim blaming). Kurangnya pemahaman gender dan HAM di kalangan aparat penegak hukum," ujarnya.

Komnas Perempuan mencatat 35 UPTD tingkat provinsi dan 442 UPTD kabupaten/kota, serta pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Namun, penambahan lembaga belum otomatis menjamin korban memperoleh layanan yang berpihak.

“Peningkatan jumlah ini tentunya masih bersifat struktural yang masih perlu terus dorong dalam penyediaan kualitas layanan bagi korban, mengingat aspek dan keterampilan dalam memberikan layanan memerlukan keterampilan dan perspektif yang kuat dalam berpihak kepada korban, untuk menjamin kekerasan berulang dialami korban," kata Dahlia.