Duduk Perkara Temuan 995 Airgun, Narkoba dan CD Porno di Sekolah Jaksel

Selain tiga ruangan yang dibongkar, Untung mengaku masih ada sebuah bunker yang belum mereka bongkar. Ia berharap, kepolisian melakukan penggeledahan.

"Dia buat bunker di sekolah. Ada pintu belakang untuk masuk, barang yang berbahaya di situ bisa dia lakukan diam-diam di belakang," ujarnya.

Untung mengatakan, IWD telah dipecat dari jabatan Ketua Yayasan sejak 18 April 2026. Sejak saat itu, pihak Yayasan tak bisa membuka ruangan-ruangan yang pernah ditempati IWD.

"Ruang-ruang Ketua Yayasan dan beberapa hal itu tidak punya akses, semua kunci dibawa sama mereka. Nah akhirnya seperti tadi disampaikan, hal-hal yang kami ingin gunakan untuk kepentingan sekolah, kami minta bantuan sama kepolisian untuk membukanya. Ketika kami buka ternyata berisi senjata,” ujar dia.

PT Lokta Karya Perbakin mengonfirmasi, 995 airgun yang ditemukan di Sekolah Islam Harapan Ibu, Pondok Pinang, Jakarta Selatan merupakan senjata legal. Direktur Utama PT Lokta Karya Perbakin sekaligus pengacara eks Ketua Yayasan Sekolah Islam Harapan Ibu, Indra Wargadalem, Alhadid Endar Putra mengatakan, senjata itu milik PT Lokta Karya Perbakin yang diperuntukkan sebagai kebutuhan ekstrakurikuler menembak. Indra terkonfirmasi merupakan Komisaris Utama PT Lokta Karya Perbakin.

"Airsoft tersebut merupakan stok untuk persiapan ekskul menembak dan panahan dari sekolah, yang akan dilaksanakan dan telah diketahui pada tahun 2021 bersama dengan Jenderal Suryo Pembina Yayasan. Senjata-senjata itu milik Lokta dan legal, sesuai Surat Izin Nopol SI/5483-XII/2008 untuk Airsoft Gun oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia," ujar Alhadid kepada IDN Times, Kamis (6/8/2026).

Alhadid menegaskan, ratusan senjata itu tidak berada di ruangan Indra, melainkan berada di sebuah gudang dalam keadaan sudah tidak dapat digunakan.

Adapun terkait senjata lain yang ditemukan, Alhadid memastikan itu bukan milik PT Lokta maupun milik pribadi Indra. Termasuk soal narkoba dan CD porno yang diklaim ditemukan oleh pihak yayasan.

Sebab, Indra sudah dinonaktifkan sebagai Ketua Yayasan sejak 18 April 2026. Ruangan-ruangan yang digeledah pun dipastikan bukan lagi ruangan Indra.

"Perihal itu bukan milik kami, namun coba ditanyakan kepada Niniek CS, yang telah menduduki dan menguasai sekolah serta seluruh ruangan-ruangan itu di dalam sejak April 2026 bersama Untung Sangaji dan ormasnya. Kami sudah tidak ada di sana dan tidak diperbolehkan masuk sejak April," ujar dia.

Pihak Yayasan, yakni Bambang Prajuritno dan Untung Sangaji, saat itu pernah menghubungi Indra untuk mengambil barang-barang yang tersisa.

"Tapi ketika staf saya sampai di sana, pintu sudah dibuka, ada polisi dan TNI," ujar dia.

Polres Metro Jakarta Selatan saat ini masih melakukan penyelidikan terkait temuan ratusan senjata di Sekolah Harapan Ibu. Penyelidikan ini dilakukan berdasarkan Laporan Polisi model A.

"Terhadap perkara saat ini pada tahap penyelidikan," ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi Wibowo, dalam keterangan tertulisnya.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang yang dilihat IDN Times, 955 senjata itu terdiri dari 776 pucuk Air Rifle, 215 pistol dan empat senapan kaliber 4,5 mm.

Namun, polisi hingga saat ini belum membeberkan rincian senjata yang ditemukan. Polres Jaksel telah memeriksa saksi-saksi baik terlapor yakni Untung Sangaji dan pihak PT Lokta.

Temuan senjata ini berlangsung di tengah kisruh dua kubu di Yayasan Sekolah Harapan Ibu, yakni Indra Wargadalem dan Otto Malik. Perseteruan kedua kubu itu bermula dari gugatan terhadap keabsahan akta notaris kepengurusan yayasan yang dibuat pada 2006.

Kubu Indra Wargadalem (IWD) mengklaim diri sebagai Ketua Yayasan Harapan Ibu berdasarkan Akta No. 90 dan Akta No. 91. Sebaliknya, kubu Otto Malik (putra sulung Adam Malik) menilai klaim tersebut tidak sah dan melawan hukum karena menyingkirkan pengurus lama.

Pihak keluarga Adam Malik menilai ada upaya sistematis untuk mengambil alih Yayasan Harapan Ibu secara sepihak dari tangan keturunan pendiri aslinya. Kasus ini bahkan bergulir ke ranah pidana terkait dugaan pemalsuan dokumen-dokumen yayasan.

Akibat dualisme kepengurusan ini, terjadi kericuhan fisik di lingkungan Sekolah Harapan Ibu Pondok Pinang pada Juli 2011 yang melibatkan massa dan memaksa pihak kepolisian turun tangan untuk melakukan gelar perkara.

Kasus ini melebar ke berbagai gugatan hukum di pengadilan, mulai dari keabsahan rapat pembina, sengketa dana yayasan, hingga legalitas keputusan organ-organ yayasan.