Dugaan Pungli Rutan Pondok Bambu, Dirjenpas Turunkan Tim Khusus

Mashudi menegaskan komitmennya mengusut tuntas isu yang beredar. Kendati Kanwil Ditjenpas telah mengklarifikasi para pihak dan tidak menemukan indikasi pelanggaran, investigasi lanjutan tetap ditarik ke tingkat pusat.

Pemeriksaan ulang oleh tim pusat ini bertujuan memastikan transparansi serta menjamin tidak ada fakta hukum yang terlewat dalam proses penanganan perkara.

"Tapi saya turunkan dari direktorat turun periksa semuanya,” katanya.

Dugaan praktik pemerasan di Rutan Kelas I Pondok Bambu mengemuka usai diunggah akun Instagram @dewanperwakilannetizen.id. Unggahan tersebut langsung memicu sorotan publik usai menyebut jajaran pejabat rutan diduga memeras para warga binaan.

Dalam narasi yang beredar, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR) Kelas I Pondok Bambu dituding terlibat langsung dalam praktik pemerasan, termasuk terhadap seorang warga binaan berinisial NM.

Pengunggah menyebut adanya tarif fantastis berkisar Rp100 juta hingga Rp200 juta agar warga binaan bisa menghuni Blok A. Sementara narapidana yang tidak sanggup membayar disebut dipaksa menjadi pekerja kasar, seperti tukang cuci piring dan pakaian.

Selain pemerasan kamar, unggahan itu juga menuding adanya keistimewaan fasilitas bagi NM, termasuk kebebasan menggunakan telepon seluler di ruang KPR. Praktik menyimpang ini disinyalir tetap langgeng meski kepemimpinan rutan telah berganti.

Hingga kini seluruh tudingan di media sosial tersebut masih berstatus klaim sepihak. Pihak Ditjenpas memastikan pengusutan mendalam masih berjalan untuk menguji kebenaran kabar tersebut.