Eks Pimpinan KPK: 2,5 Bulan Sahkan RUU Perampasan Aset Sulit

Amien mengusulkan, tahap pertama adalah mengatur soal uang tunai dan logam mulia mencurigakan. Menurut dia, pendekatan tersebut dapat menyasar hasil kejahatan sekaligus aset yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

“Jadi kesimpulan saya seperti itu. Karena itu untuk perampasan aset untuk kepentingan pemberantasan kejahatan-kejahatan, untuk menarik hasil kejahatan, sebaiknya kita fokus ke empat jenis aset tersebut," kata Amien.

Dia menyoroti pemberantasan korupsi yang selama ini banyak mengejar kerugian keuangan negara, sementara studi ilmiah disebut menunjukkan suap-menyuap sebagai jenis korupsi yang banyak terjadi.

“Tapi penegak hukum selalu yang dikejar-kejar adalah kerugian keuangan negara," kata dia.

Dia juga mempertanyakan akurasi perhitungan kerugian negara dalam sejumlah perkara.

Amien menawarkan tiga tahap legislasi, yaitu perampasan uang tunai dan logam mulia mencurigakan, perampasan kekayaan penyelenggara negara yang tidak seimbang atau illicit enrichment, lalu perampasan aset non-conviction based yang diintegrasikan dengan conviction based.

“Nah, dalam pelaksanaan atau perumusan Undang-Undang Perampasan Aset secara strategis ini, saya usulkan DPR mengikuti, paling tidak Komisi III mengikuti konsep legislation life cycle," kata dia.