DJSN Bahas Perpres JKN, Buruh Minta Presiden Tak Buru-Buru Teken
- DJSN menerima audiensi tiga serikat pekerja untuk membahas Rancangan Perpres JKN yang sudah berada di Kementerian Sekretariat Negara, sambil menekankan dialog, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan.
- Kementerian Kesehatan menyiapkan reformasi JKN yang berlaku sejak 2014, termasuk pembenahan KRIS melalui pengaturan jumlah tempat tidur dan fasilitas rawat inap bagi peserta.
- Serikat buruh menyoroti minimnya pelibatan dalam pembahasan KRIS dan meminta Presiden tidak terburu-buru menandatangani Perpres sebelum sosialisasi serta seluruh tahapan harmonisasi terpenuhi.
Jakarta, IDN Times - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menerima audiensi tiga unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) untuk membahas perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut surat serikat pekerja yang diterima DJSN pada 18 Agustus 2026 tentang kelanjutan regulasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN, Royanto Purba, mengatakan, DJSN membuka ruang dialog dengan serikat pekerja sebagai bagian dari prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
"Kebijakan JKN perlu dikelola dengan cermat agar proses transformasi tidak menimbulkan ketidakpastian baru bagi peserta maupun penyelenggara pelayanan. Karena itu, harmonisasi kebijakan, komunikasi menjadi bagian penting substansi perubahan regulasi itu sendiri. Dalam proses perpres saat ini sudah berada di Kementerian Sekretariat Negara," kata Royanto di Gedung Komenko PM, Selasa (15/9/2026).
1. DJSN tetap hadir baik untuk harmonisasi
Fiya mengakses aplikasi Mobile JKN di rumahnya. (IDN Times/Dhana Kencana) Royanto mengatakan, DJSN tetap mengawal proses penyusunan Rancangan Perpres JKN. DJSN juga berkomitmen melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan bersama pemerintah.
"DJSN tetap hadir baik untuk harmonisasi dan tetap berkomitmen untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan mendukung setiap upaya-upaya pemerintah dalam memajukan kesejahteraan bagi para pekerja khususnya masyarakat Indonesia," ujar dia.
2. Pemerintah akan reformasi JKN
DJSN gelar konpers transformasi kesehatan di Gedung PM, Selasa (15/9/2026)/( IDN Times / Dini Suciatiningrum) Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan (Sesditjen Keslan) Kementerian Kesehatan, Sunarto, mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan reformasi JKN. Menurut dia, telah berjalan sejak 2014 perlu mendapatkan sejumlah perbaikan agar pelayanan kepada peserta semakin baik.
"Kita semangat bahwa kita akan melakukan reformasi atau melakukan reform JKN. Ya, perbaikan-perbaikan karena JKN sejak 2014 dicanangkan sampai ke 2026 udah cukup lama dan harus mendapat sentuhan-sentuhan perbaikan," kata Sunarto.
Sunarto mengatakan, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Pemerintah, kata dia, mengupayakan agar peserta JKN mendapatkan pelayanan rawat inap yang lebih baik, termasuk dengan pengaturan jumlah tempat tidur dan fasilitas kesehatan.
"Kita usahakan bahwa peserta JKN mendapat pelayanan yang jauh lebih baik untuk rawat inapnya, ya. Jumlah tempat tidur kita atur dan fasilitasin juga kita atur," ujar dia.
3. Buruh minta Perpres JKN tak diteken buru-buru
Presiden Prabowo Subianto gelar rapat terbatas mengenai penanganan bencana yang ada di Indonesia. (YouTube.com/Sekretariat Presiden) Namun, perubahan sistem JKN tersebut masih menjadi perhatian serikat pekerja. Ketua KSBSI, Johanes Darta, mengatakan, serikat buruh sebelumnya menolak kebijakan KRIS karena merasa tidak dilibatkan dalam pembahasannya.
"Kalau kita ingat tahun lalu ada yang namanya KRIS dan di situ Serikat Buruh menolak. Kita tolak karena di dalam anggapan kita yang jelas pertama kita tidak dilibatkan dalam pembahasannya," ujar dia.
Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN), Iwan Kusman, meminta Presiden tidak terburu-buru menandatangani rancangan Perpres tersebut. Sebab sosialisasi atas rancangan Perpres tersebut belum masif.
"Kami tegaskan Serikat Pekerja yang hari ini hadir di DJSN adalah kita berharap Presiden jangan mudah tanda tangan dulu," kata dia.
DIa meminta seluruh tahapan harmonisasi terpenuhi sebelum aturan tersebut ditandatangani Presiden agar peristiwa UU Cipta terulang tidak terulang.
"Kami baca di dalam peraturan Menteri Hukum terkait dengan harmonisasi lembaga maka semua harus terpenuhi. Jangan sampai Perpres ini sudah masuk di meja Presiden di tanda tangan Presiden ternyata bermasalah, ini jangan sampai terulang seperti Undang-Undang Cipta Kerja," kata dia.
