Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, mengatakan peraturan perundangan tidak mengatur terkait daerah asal calon presiden (capres). Karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak mencalonkan diri menjadi presiden.
"Setiap warga negara Indonesia, baik itu dari Jawa maupun non-Jawa, memiliki hak yang sama untuk bisa menjadi capres," kata Agung Laksono dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/9/2022).
Karena itu, Agung menyerukan, agar semua elite politik dan masyarakat menghindari politik identitas. Menurut dia, dikotomi antara kelompok suku Jawa dan non-Jawa bukan merupakan pendidikan politik yang baik, dalam rangka menghormati kebinekaan serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Agung mengatakan masyarakat sudah melihat faktor lain, yakni kredibilitas dan kapabilitas capres sesuai rekam jejak perstasi yang dimilikinya. Faktor kejujuran, kesederhanaan, serta keberpihakan terhadap rakyat, terutama rakyat kecil, menjadi faktor paling penting.
"Dikotomi Jawa dan non-Jawa biasanya dijadikan strategi kampanye untuk meraih suara, mengingat jumlah pemilih di Jawa sangat besar," ujarnya.
Agung menilai undang-undang telah mengisyaratkan melalui berbagai syarat capres dan calon wakil presiden (cawapres), yang sama sekali tidak memuat terkait kesukuan atau ras tertentu.
Menurut Agung, ketentuan dalam undang-undang justru mendorong adanya kualitas terbaik dari seorang pemimpin, seperti memiliki komitmen tinggi dan konsisten dalam memperjuangkan kepentingan nasional, baik dalam hal pembangunan nasional maupun persaingan antarbangsa.
"Ini tentunya tantangan demokrasi ke depan, sebagai bagian dari hak dan ruang yang sama bagi WNI untuk berkontestasi sebagai pemimpin Indonesia," ujarnya.
Namun demikian, Agung tidak memungkiri tingkat kesulitan bagi capres non-Jawa lebih tinggi daripada capres dari suku Jawa, mengingat hasil pemilihan presiden (pilpres) di Indonesia hingga kini selalu dimenangkan capres dari suku Jawa.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, mengaku sudah tidak lagi berambisi duduk sebagai menteri atau mencalonkan diri jadi presiden pada Pemilu 2024. Ia menyadari momennya berkuasa dibatasi waktu, apalagi usianya kini memasuki 74 tahun.
"Semua yang ada di bawah langit ini, ada waktunya. Jadi, saya menyadari itu. Ada juga (batas) waktu saya juga. And it's about time juga, okay you're done dan kita harus tahu itu. Karena kalau kita terus merasa bahwa kita yang paling mengatur semua, itu nanti jadi post power syndrom. Jadi, saya gak mau seperti itu," ungkap Luhut ketika bercerita di program siniar Rocky Gerung dan tayang di YouTube pada Jumat, 23 September 2022.
Menurut mantan jenderal di Kopassus itu, ada banyak cara untuk tetap mengabdi kepada bangsa. Tak melulu harus jadi presiden. Ia pun menyadari peluangnya maju ke pilpres sangat kecil. Sebab, ia berasal dari kelompok minoritas.
"Apa harus jadi presiden saja, lalu baru kau bisa mengabdi? Kan gak juga. Harus tahu diri juga lah, kalau kau bukan orang Jawa. Ini bicara fakta antropologinya. Ya, itu. Kalau Anda bukan orang Jawa dan pemilihan langsung dilakukan hari ini, saya gak tahu ya 25 tahun mendatang, udah lupain deh (untuk maju nyapres)," kata mantan politikus senior Golkar itu, blak-blakan.