Emak-Emak Geruduk Balai Kota, Minta Pramono Pecat ASN Poligami

21 Mei 2025, 20:16 WIB

Dini Suciatiningrum

Demo tolak poligami/dok Istimewa

Intinya sih...

Puluhan perempuan FPTP aksi di Balai Kota DKI Jakarta
Tuntut gubernur tindak tegas PNS/ASN berpoligami
FPTP menegaskan pentingnya integritas, etika, dan keadilan gender dalam pemerintahan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Puluhan perempuan yang tergabung dalam Forum Perempuan Tolak Poligami (FPTP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/5/2025).

Beberapa tuntutan yang tertulis di poster dan spanduk dalam aksi FPTP, meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertindak tegas.

“Pak Gubernur! Tindak PNS/ASN Berpoligami!!!”, “Perempuan Jakarta Tolak Poligami!",

“Pak Gubernur! Tindak ASN Berpoligami!!!

“Kami, Emak-Emak Jakarta Tolak Poligami! Tolak Pejabat Poligami! " bunyi poster tersebut.

1. Tolak praktik poligami

Ibu-ibu demo di balai kota/dok Istinewa

Mereka menyuarakan penolakan terhadap praktik poligami di kalangan pejabat dan aparatur sipil negara (ASN), serta menagih komitmen Pramono, untuk menindak tegas bawahannya yang terbukti melakukan praktik tersebut.

"Sebagai Koordinator Aksi dari Forum Perempuan Tolak Poligami (FPTP), saya, Via Loilatu, menyampaikan bahwa kami, para perempuan Jakarta, menolak tegas praktik poligami di kalangan pejabat dan ASN," ucap Via dalam keterangan.

2. Pejabat dan ASN yang terbukti bersalah segera mundur dari jabatannya

ilustrasi ASN Pemprov DKI Jakarta. (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Ia menyatakan bahwa janji gubernur untuk bersikap tegas harus dibuktikan. Menurutnya, ini bukan sekadar persoalan moral pribadi, tetapi menyangkut integritas, etika, dan keadilan gender dalam pemerintahan.

FPTP juga menuntut agar Inspektorat DKI segera memeriksa serta menginvestigasi para pejabat yang diduga menjalankan praktik poligami, dan menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada publik.

"Pejabat dan ASN yang terbukti bersalah untuk segera mundur dari jabatannya," tegasnya.

3. ASN harus junjung etika

Ilustrasi ASN Pemprov NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Tak hanya itu, FPTP menuntut agar seluruh ASN menjunjung tinggi etika dengan tidak melakukan hubungan gelap atau perilaku menyimpang yang dapat merusak suasana kerja dan mencoreng nama baik institusi birokrasi.

"Kami hadir hari ini bukan untuk menciptakan kegaduhan, tetapi untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan etika yang semestinya dijunjung tinggi oleh para pelayan publik. Jakarta harus menjadi contoh pemerintahan yang bersih dan berintegritas," ujarnya di hadapan para peserta aksi dan awak media.